Perpecahan dalam Tubuh Kepemimpinan Iran

Ebrahim Raisi, yang naik sebagai presiden pada 2021, bukanlah penerus konsensus—ia adalah kemenangan kaum ultra-konservatif yang lelah dengan retorika reformis yang tidak membuahkan hasil. Namun, kemenangan itu tidak serta-merta menyatukan medan perang di dalam tubuh pemerintah.

Karenanya, Iran bukanlah entitas tunggal yang homogen. Ia adalah hasil dari tarik-menarik panjang antara berbagai kepentingan, ideologi, dan generasi elite. Jika satu kutub, misalnya kelompok hardliner, menjadi terlalu dominan, maka sistem justru kehilangan fleksibilitasnya. Dan, dalam politik dunia yang rumit, kekakuan acap lebih berbahaya dari kelemahan.

Perang Iran 2026 memang telah mengubah banyak hal. Namun, perubahan yang paling mencolok bukan hanya pada peta militer, melainkan juga pada struktur psikologis dan politik elite Iran.

Kematian tokoh-tokoh kunci, seperti sang Rahbar Ali Khamenei, yang selama ini terbukti menjadi penyangga stabilitas, telah menciptakan kekosongan yang tidak mudah diisi. Dalam sistem yang sangat bergantung pada figur, kehilangan satu sosok bukan sekadar kehilangan kepemimpinan, melainkan juga hilangnya keseimbangan.

Kematian figur-figur penting dalam lingkar kekuasaan membuat suara moderasi kehilangan pijakan. Tokoh-tokoh yang selama ini berfungsi sebagai negosiator dan jembatan, seperti Ali Larijani, yang mampu menerjemahkan bahasa ideologi ke dalam kalkulasi politik, misalnya, kapan berperang dan berdamai, tidak lagi hadir.

Iran masih perlu pemandu dalam badai perang. Yang tersisa adalah suara yang lebih keras, tegas, dan sempit. Dalam situasi seperti ini, konsolidasi kekuasaan memang tampak terjadi. Kepemimpinan baru muncul di bawah Mujtaba Khamenei (yang diduga sedang koma) dengan dukungan institusi militer dan keamanan yang kuat. Namun, konsolidasi ini menyimpan paradoks bahwa semakin kuat kontrol di permukaan, semakin besar potensi ketegangan di bawahnya.

Perang 2026 mempercepat proses ini. Tekanan eksternal memberi legitimasi bagi pendekatan konfrontatif oleh kelompok garis keras, sekaligus mendorong marginalisasi kelompok pragmatis. Dalam logika “negara dalam bahaya”, ruang untuk perbedaan pendapat menyempit drastis. Kritik mudah dilabeli sebagai ancaman, dan kompromi dianggap sebagai bentuk kelemahan.

Ketegangan antara dua kubu ini menciptakan ambiguitas dalam kebijakan. Keputusan-keputusan besar tidak lagi sepenuhnya rasional, tetapi juga tidak sepenuhnya emosional. Mereka lahir dari kompromi yang rapuh antara kebutuhan untuk bertahan dan keinginan untuk menang.