Mengapa Islamabad Gagal Menjembatani Dua Dunia?
Senin, 13 April 2026 - 12:50 WIB
loading...
A
A
A
Lebih jauh, AS datang dengan paradigma keamanan global yang menuntut kepastian mutlak. Dalam logika Washington, Iran harus menghentikan ambisi nuklirnya, bukan sekadar membatasi. Dunia, menurut AS, hanya aman jika potensi ancaman dihilangkan sejak dini. Tetapi di Teheran, tuntutan itu dibaca sebagai bentuk dominasi lama dalam wajah baru. Bagi Iran, hak atas teknologi nuklir adalah simbol kedaulatan, bukan sekadar alat strategis. Singkatnya, tidak ada pihak yang mau mengalah.
Kedua, perundingan ini dibebani oleh luka sejarah yang belum sembuh. Sejak Revolusi 1979, relasi Iran–AS dibangun bukan di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan yang diwariskan secara lintas generasi. Bahkan, dalam forum resmi sekalipun, kedua negara tidak pernah benar-benar bernegosiasi.
Iran menuduh Amerika membuat “tuntutan berlebihan”, tidak masuk akal, dan juga melanggar janji. Sementara Amerika menilai Iran tidak menunjukkan itikad untuk mengubah perilakunya secara fundamental. Dalam situasi seperti ini, diplomasi kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi menjadi ruang kompromi, melainkan sekadar panggung retorika.
Ketiga, isu yang dinegosiasikan terlalu rumit guna diselesaikan dalam satu meja perundingan. Ini bukan hanya soal nuklir, melainkan juga Selat Hormuz, perang bayangan oleh poros perlawanan (axis of resistance), yaitu Hezbollah di Lebanon, sanksi ekonomi, bahkan arsitektur kekuasaan di Timur Tengah.
Dengan ujaran lain, Islamabad mencoba merangkum terlalu banyak isu konflik dalam satu paket perundingan. Akibatnya, setiap isu menjadi sandera bagi isu lainnya. Singkatnya, tidak ada satu pun yang bisa disepakati tanpa membuka simpul konflik yang lain.
Keempat, keterbatasan mediator. Pakistan, dengan segala upayanya, hanya mampu menyediakan ruang negosiasi, bukan solusi. Ia mampu mempertemukan, tetapi tidak dapat memaksa.
Diplomasi modern acap melebih-lebihkan peran mediator, seolah-olah kehadiran pihak ketiga cukup untuk mencairkan kebuntuan. Padahal, jika kehendak politik dari para pihak utama yang bertikai tidak berubah, mediator hanya menjadi saksi dari kegagalan.
Kedua, perundingan ini dibebani oleh luka sejarah yang belum sembuh. Sejak Revolusi 1979, relasi Iran–AS dibangun bukan di atas kepercayaan, melainkan kecurigaan yang diwariskan secara lintas generasi. Bahkan, dalam forum resmi sekalipun, kedua negara tidak pernah benar-benar bernegosiasi.
Iran menuduh Amerika membuat “tuntutan berlebihan”, tidak masuk akal, dan juga melanggar janji. Sementara Amerika menilai Iran tidak menunjukkan itikad untuk mengubah perilakunya secara fundamental. Dalam situasi seperti ini, diplomasi kehilangan ruhnya. Ia tidak lagi menjadi ruang kompromi, melainkan sekadar panggung retorika.
Ketiga, isu yang dinegosiasikan terlalu rumit guna diselesaikan dalam satu meja perundingan. Ini bukan hanya soal nuklir, melainkan juga Selat Hormuz, perang bayangan oleh poros perlawanan (axis of resistance), yaitu Hezbollah di Lebanon, sanksi ekonomi, bahkan arsitektur kekuasaan di Timur Tengah.
Dengan ujaran lain, Islamabad mencoba merangkum terlalu banyak isu konflik dalam satu paket perundingan. Akibatnya, setiap isu menjadi sandera bagi isu lainnya. Singkatnya, tidak ada satu pun yang bisa disepakati tanpa membuka simpul konflik yang lain.
Keempat, keterbatasan mediator. Pakistan, dengan segala upayanya, hanya mampu menyediakan ruang negosiasi, bukan solusi. Ia mampu mempertemukan, tetapi tidak dapat memaksa.
Diplomasi modern acap melebih-lebihkan peran mediator, seolah-olah kehadiran pihak ketiga cukup untuk mencairkan kebuntuan. Padahal, jika kehendak politik dari para pihak utama yang bertikai tidak berubah, mediator hanya menjadi saksi dari kegagalan.
Lihat Juga :
