Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Diminta Benahi Transportasi Publik
Senin, 06 April 2026 - 17:49 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda. FOTO/DOK.PKB
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional. Hal ini merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, yang memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.
"Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni," ujar Syaiful Huda, Senin (6/4/2026).
Huda menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.
"Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," ujarnya.
Ia mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).
"Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ujarnya.
Politikus PKB ini meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.
"Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni," ujar Syaiful Huda, Senin (6/4/2026).
Huda menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.
"Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," ujarnya.
Ia mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).
"Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ujarnya.
Politikus PKB ini meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.
Lihat Juga :
