Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Diminta Benahi Transportasi Publik

"Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM," katanya.

Langkah ini, lanjut Huda harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.

"Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada trasnportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu," urainya.

Huda menegaskan investasi pada transportasi publik merupakan investasi ketahanan jangka panjang. Dengan beralih ke angkutan umum yang mulai menggunakan energi terbarukan atau listrik, Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis energi dan menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian geopolitik.

"Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan," katanya.