Kembali atau Dijajah: Menjemput Nusantara Jayasempurna

Dalam sistem asli, Presiden bukan merupakan mandataris rakyat secara individual melalui pilpres yang berbiaya sangat tinggi yang seringkali menjadi pintu masuk bagi pendanaan gelap oligarki melainkan seorang Mandataris MPR yang wajib tunduk pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebuah kompas pembangunan jangka panjang yang disusun secara musyawarah sehingga kebijakan negara tidak bisa diubah seenaknya oleh selera pribadi penguasa atau pesanan donor politik.

Lebih spesifik lagi, Pasal 33 naskah asli beserta Penjelasannya merupakan "jantung" perlawanan terhadap oligarki ekonomi, karena menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang artinya produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang-seorang yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak; melalui mandate "dikuasai oleh negara", UUD 1945 asli mewajibkan penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran kolektif, bukan untuk diprivatisasi atau diserahkan pada kartel-kartel ekonomi yang saat ini seringkali mendikte kebijakan hukum, maupun mendikte masuk ke ranah pemerintahan demi keuntungan pribadi.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dalam naskah asli memberikan kontrol yang sangat ketat; jika Presiden menyimpang dari GBHN atau UUD, MPR memiliki wewenang untuk memberhentikannya tanpa proses hukum yang berbelit-belit seperti sistem impeachment saat ini yang sangat kental dengan nuansa lobi-lobi politik di DPR, sehingga kekuasaan eksekutif tetap berada dalam kendali kedaulatan rakyat yang terorganisir.

Penghapusan Penjelasan UUD 1945 dalam amandemen 2002 juga menjadi celah besar bagi oligarki, karena dalam Penjelasan asli itulah termaktub semangat "kekeluargaan" yang menolak "individualisme" dan "liberalisme" yang kini justru menjadi landasan bagi praktik politik uang dan dominasi pemilik modal dalam setiap lini pemerintahan.

Dengan mengembalikan kedaulatan kepada MPR yang berisikan keterwakilan golongan yang jujur, mengaktifkan kembali GBHN sebagai pedoman bangsa, dan menerapkan secara konsekuen Pasal 33 untuk memutus rantai monopoli ekonomi, maka fondasi oligarki yang saat ini mencekik kesejahteraan rakyat dapat diruntuhkan secara legal-struktural melalui sistem yang benar-benar berakar pada budaya luhur bangsa Indonesia yang kolektivis dan religius, sehingga kemerdekaan tidak lagi hanya dinikmati oleh para "amtenar" dan bandar politik, melainkan menjadi milik utuh setiap warga negara hingga ke pelosok desa.

Keberlangsungan bernegara di bawah payung UUD 1945 hasil amandemen reformasi kini telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan, di mana arah bangsa justru melenceng jauh dari cita-cita proklamasi dan semakin mendekati jurang kehancuran nasional akibat sistem yang sengaja dirancang untuk melayani kepentingan oligarki transaksional ketimbang kedaulatan rakyat sejati.

Amandemen tahun 2002 secara sistematis telah melahirkan individualisme yang mematikan semangat gotong royong dan persatuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, menciptakan jarak yang tak terjembatani antara pemerintah dan rakyat, serta membuka "Kotak Pandora" bagi para bandit politik untuk menguasai sumber daya negeri demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Fenomena ini terlihat jelas dari munculnya tirani mayoritas di lembaga legislatif, di mana DPR kini dianggap telah menjadi "sarang penyamun" yang diisi oleh individu-individu yang diduga "cacat moral" dan posisi jabatan yang bisa dibeli dengan uang, sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif menjadi lumpuh total. Jika roda kendaraan NKRI yang korup dan penuh kepalsuan ini terus dijalankan, bangsa Indonesia akan terjebak dalam struktur "kefasikan dan kemunafikan" yang akut, di mana departemen-departemen vital seperti Agama dan Pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi moral justru menjadi ladang korupsi bak kanker yang menggerogoti jiwa bangsa. Realitas pahit menunjukkan bahwa meskipun gedung-gedung tinggi menjulang, terdapat lebih dari 175 juta rakyat Indonesia yang masih terjerat kemiskinan ekstrem, anak-anak yang putus sekolah, hingga kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi, yang membuktikan bahwa tata kelola saat ini telah gagal total dalam mewujudkan keadilan sosial.

Kepemimpinan nasional hanya mengalami perubahan wajah tanpa ada perubahan watak substansial, sekadar berganti "casing" namun tetap melanggengkan dinasti politik yang haus kekuasaan, sementara moralitas pemimpin semakin memprihatinkan dengan perilaku egois layaknya "Firaun di era modern". Penyimpangan ini bukan lagi rahasia umum, melainkan sebuah ancaman eksistensial yang jika dibiarkan melalui sikap permisif rakyat, akan mengundang "azab" yang keras dan keruntuhan stabilitas pemerintahan yang tak terelakkan.

Oleh karena itu, melanjutkan sistem amandemen yang semrawut ini sama saja dengan mempercepat langkah bangsa menuju kepunahan kedaulatan, di mana kekayaan alam hanya dinikmati segelintir elit sementara rakyat dipaksa menahan sakit tanpa akses kesehatan memadai dan hidup dalam bayang-bayang kedzaliman pemimpin yang adagang adigung adiguno.