Ombudsman Terima 23.596 Laporan Masyarakat di 2025, Pemerintah Daerah Paling Banyak Diadukan
Jum'at, 20 Februari 2026 - 17:55 WIB
loading...
A
A
A
Dia menerangkan, pihaknya telah menyelesaikan 8 ribu lebih laporan dengan rincian untuk respon cepat Ombudsman atau RCO sebanyak 1.674 LM, IAP atau inisiatif atas prakarsa sendiri sebanyak 145 LM, pengaduan masyarakat reguler atau laporan masyarakat sebanyak 7.151 laporan.
Sedangkan untuk konsultasi dan tembusan tidak dihitung sebagai laporan masuk karena sudah diselesaikan lewat mekanismenya sendiri dalam tahapan penerimaan laporan. "Adapun valuasi potensi kerugian masyarakat yang dapat diselamatkan,” katanya.
Dalam hal ini, kata dia, yang sudah dapat dilakukan valuasi adalah pada sektor ekonomi dan perbankan, khususnya di kantor pusat dan beberapa kantor perwakilan yang berhasil dihitung sepanjang tahun 2025 sebesar Rp130,26 miliar.
“Jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima oleh Ombudsman tahun 2025 sebanyak Rp215 miliar, maka kurang lebih diangka diatas 60 persen anggaran negara telah mampu diamankan untuk kerugian masyarakat," tuturnya.
"Sedangkan jika valuasi bidang ini dalam bidang ekonomi, sektor ekonomi dan perbankan, dijumlahkan selama periode 2021- 2025, maka total penyelamatan kerugian masyarakat sebesar Rp1,603 triliun," sambungnya.
Dia mengungkapkan, dari jumlah laporan masyarakat tersebut yang masuk 5 besar instansi terlapor yang dilaporkan masyarakat selama tahun 2025. Pertama, pemerintah daerah sebanyak 4.766 laporan. Kedua, Instansi Pemerintah atau Kementerian Pusat atau Pemerintah Pusat sebanyak 1.235 laporan.
Sedangkan untuk konsultasi dan tembusan tidak dihitung sebagai laporan masuk karena sudah diselesaikan lewat mekanismenya sendiri dalam tahapan penerimaan laporan. "Adapun valuasi potensi kerugian masyarakat yang dapat diselamatkan,” katanya.
Dalam hal ini, kata dia, yang sudah dapat dilakukan valuasi adalah pada sektor ekonomi dan perbankan, khususnya di kantor pusat dan beberapa kantor perwakilan yang berhasil dihitung sepanjang tahun 2025 sebesar Rp130,26 miliar.
“Jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima oleh Ombudsman tahun 2025 sebanyak Rp215 miliar, maka kurang lebih diangka diatas 60 persen anggaran negara telah mampu diamankan untuk kerugian masyarakat," tuturnya.
"Sedangkan jika valuasi bidang ini dalam bidang ekonomi, sektor ekonomi dan perbankan, dijumlahkan selama periode 2021- 2025, maka total penyelamatan kerugian masyarakat sebesar Rp1,603 triliun," sambungnya.
Dia mengungkapkan, dari jumlah laporan masyarakat tersebut yang masuk 5 besar instansi terlapor yang dilaporkan masyarakat selama tahun 2025. Pertama, pemerintah daerah sebanyak 4.766 laporan. Kedua, Instansi Pemerintah atau Kementerian Pusat atau Pemerintah Pusat sebanyak 1.235 laporan.
Lihat Juga :
