Peningkatan Kasus Covid-19 Tidak Terkendali, Pemerintah Harus Lakukan Ini

JAKARTA - Penanganan pagebluk Covid-19 belum membuahkan hasil. Jumlah kasus positif saban hari makin banyak. Total hingga
kemarin orang yang terkonfirmasi positif mencapai 225.030.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta secara khusus Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk turun menekan peningkatan kasus positif di delapan provinsi. Delapan provinsi itu adalah DKI
Jakarta , Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Ahli epidemiologi Syahrizal Syarif mengatakan pemerintah perlu memperhatikan beberapa provinsi lain yang jumlah penularan
virus Sars Cov-II semakin banyak. Provinsi itu antara lain Kepulauan Riau, Riau, Aceh, Sumatera Barat , dan Kalimantan Timur.

Jumlah kasus di Kepulauan Riau sebanyak 1.438, Aceh 3.032, Sumatera Barat 3.633, Riau 4.054, dan Kalimantan Timur 6.100
orang. "Itu daerah-daerah yang sekarang tidak terkendali," ucapnya saat dihubungi SINDOnews.

( ).

Syahrizal menjelaskan, pemerintah harus meningkatkan pemantauan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di tingkat rumah tangga. Caranya, bisa dengan membentuk rukun tetangga (RT) siaga. Bukan memasang portal.

"Artinya, pengurus RT bersama-sama bidan desa dengan pengawasan puskesmas melakukan pemantauan. Minimal (mengecek) suhu untuk setiap keluarga. Itu yang dilakukan di Wuhan. Setelah di-lockdown, seluruh warga didatangi dan dipantau petugas
kesehatan," tuturnya.

( ).

Kemudian, pemerintah harus mengurangi pergerakan orang di luar rumah hingga 50 persen. Pengajar di Universitas Indonesia
(UI) itu menyatakan kalau perlu pengurangan ini dilakukan di semua sektor.

"Jangan dibagi-bagi sektor esensial dan nonesensial. Saya kasihan mereka yang di sektor pariwisata. Itu sangat luas
bidangnya dan beragam. Tapi dipukul rata. Kalau misalnya, pusat kerumunan, seperti tempat hiburan, saya setuju (ditutup atau
dikurangi)," paparnya.

Dia menuturkan pemerintah harus bisa memilah-milah sektor mana yang boleh beroperasi atau berapa jumlah pengurangan pekerja di lokasi kerja. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi. Kita harus melihat secara mikro, dalam artian berbasis data," pungkasnya.