Algoritma Kemanusiaan dan Kompas Moral yang Diperebutkan
Rabu, 10 Desember 2025 - 07:02 WIB
loading...
A
A
A
Seperti algoritma digital yang menyeleksi informasi berdasarkan tujuan tertentu, politik global pun menyeleksi kemanusiaan berdasarkan kepentingan yang tak selalu kita sadari. Aturan tak tertulis bekerja: semakin dekat suatu tragedi dengan kepentingan geopolitik, semakin besar peluangnya mendapatkan perhatian internasional.
Di Gaza, Tigray, Myanmar, Sudan, atau di berbagai kamp pengungsi dari Rohingya hingga Suriah, nilai hidup manusia sering kali ditentukan bukan oleh penderitaannya, tetapi oleh sejauh mana dunia mengizinkan kita untuk meratapinya. Judith Butler menyebutnya grievability: kemampuan suatu kehidupan untuk dianggap layak diratapi. Dan menyedihkan sekali, kemampuan itu ternyata tidak merata.
Ketika label “ancaman” atau “radikal” ditempelkan pada kelompok tertentu, penderitaannya mudah terhapus. Ketika identitas politik menjadi lebih dominan daripada fakta kemanusiaan, UDHR kehilangan pijakan moralnya. Kita menyaksikan bagaimana tragedi yang seharusnya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi malah diletakkan dalam kerangka politik identitas, keamanan, atau kalkulasi kepentingan regional. Pada momen inilah universalitas HAM tampak paling rapuh, ketika ia dipaksa berhadapan dengan kerasnya geopolitik.
Demokrasi pun tidak imun terhadap paradoks ini. Negara-negara yang selama ini menjadi pembela HAM justru menguatkan kebijakan eksklusif terhadap pengungsi. Di banyak tempat, keamanan nasional dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan, memperketat perbatasan, atau bahkan membenarkan penahanan tanpa proses hukum. Dalam suasana ketakutan dan polarisasi, hak-hak dasar menjadi mudah dinegosiasikan.
Dan di tingkat global, struktur yang dulu menopang rezim HAM internasional—mulai dari PBB hingga berbagai mekanisme multilateral—kini goyah oleh fragmentasi geopolitik. Kita memasuki dunia multipolar di mana tidak ada satu pun kekuatan yang benar-benar menjadi penjaga universalitas. Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah “penjaga universalitas” itu pernah benar-benar ada? Ataukah selama ini kita hanya menerima definisi moral yang ditulis oleh mereka yang paling berkuasa?
Hari HAM Sedunia mengingatkan bahwa UDHR lahir dari trauma dunia, bukan dari kesempurnaan dunia. Ia disusun oleh negara-negara yang saat itu sama-sama menyadari keterbatasan moral mereka. Namun keberanian untuk mengakui keterbatasan itulah yang membuat UDHR relevan hingga hari ini. Universalitasnya bukan hadir dari keseragaman, tetapi dari komitmen kolektif untuk menghindari tragedi kemanusiaan yang sama di masa depan.
Di Gaza, Tigray, Myanmar, Sudan, atau di berbagai kamp pengungsi dari Rohingya hingga Suriah, nilai hidup manusia sering kali ditentukan bukan oleh penderitaannya, tetapi oleh sejauh mana dunia mengizinkan kita untuk meratapinya. Judith Butler menyebutnya grievability: kemampuan suatu kehidupan untuk dianggap layak diratapi. Dan menyedihkan sekali, kemampuan itu ternyata tidak merata.
Ketika label “ancaman” atau “radikal” ditempelkan pada kelompok tertentu, penderitaannya mudah terhapus. Ketika identitas politik menjadi lebih dominan daripada fakta kemanusiaan, UDHR kehilangan pijakan moralnya. Kita menyaksikan bagaimana tragedi yang seharusnya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi malah diletakkan dalam kerangka politik identitas, keamanan, atau kalkulasi kepentingan regional. Pada momen inilah universalitas HAM tampak paling rapuh, ketika ia dipaksa berhadapan dengan kerasnya geopolitik.
Demokrasi pun tidak imun terhadap paradoks ini. Negara-negara yang selama ini menjadi pembela HAM justru menguatkan kebijakan eksklusif terhadap pengungsi. Di banyak tempat, keamanan nasional dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan, memperketat perbatasan, atau bahkan membenarkan penahanan tanpa proses hukum. Dalam suasana ketakutan dan polarisasi, hak-hak dasar menjadi mudah dinegosiasikan.
Dan di tingkat global, struktur yang dulu menopang rezim HAM internasional—mulai dari PBB hingga berbagai mekanisme multilateral—kini goyah oleh fragmentasi geopolitik. Kita memasuki dunia multipolar di mana tidak ada satu pun kekuatan yang benar-benar menjadi penjaga universalitas. Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah: apakah “penjaga universalitas” itu pernah benar-benar ada? Ataukah selama ini kita hanya menerima definisi moral yang ditulis oleh mereka yang paling berkuasa?
Hari HAM Sedunia mengingatkan bahwa UDHR lahir dari trauma dunia, bukan dari kesempurnaan dunia. Ia disusun oleh negara-negara yang saat itu sama-sama menyadari keterbatasan moral mereka. Namun keberanian untuk mengakui keterbatasan itulah yang membuat UDHR relevan hingga hari ini. Universalitasnya bukan hadir dari keseragaman, tetapi dari komitmen kolektif untuk menghindari tragedi kemanusiaan yang sama di masa depan.
Lihat Juga :