Menjaga Nadi Sistem Pembayaran Digital Indonesia

Ciplis Gema Qori’ah
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MASIH ingatkah pada bulan Maret 2025, Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang United State Trade Representative (USTR) telah mempersoalkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai tak transparan? Sontak, isu ini membuncahkan ragam opini.

Salah satunya adalah memandang protes tersebut sebagai bentuk intervensi independensi ekonomi Indonesia, yang memiliki kedaulatan penuh mengatur sistem pembayaran digitalnya untuk pasar domestik. AS menilai bahwa QRIS sebagai penghambat sistem perdagangan (trade barrier) dan tidak memberi kesempatan AS dalam proses integrasi sistem pembayaran tersebut.

Demikian halnya penilaian AS atas sistem pembayaran domestik dan jaringan switching, gerbang pembayaran nasional (GPN) yang membatasi kepemilikan saham asing dan tidak bisa membangun infrastruktur switching sendiri untuk pemrosesan transaksi domestik. Singkatnya, volume pengguna sistem pembayaran visa dan mastercard makin terkikis. Pendapatan AS dari jaringan pembayaran pemrosesan internasional makin turun dari pasar domestik Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa lanskap sistem pembayaran digital Indonesia mengalami akselerasi luar biasa dalam transformasi digital sistem pembayaran dalam satu dekade ini. Mulai masifnya digitalisasi kanal perbankan hingga adopsi QRIS di warung-warung kecil, geliat inovasi ini bukan hanya soal kecepatan teknologi, tapi kian menyentuh denyut nadi ekonomi keseharian masyarakat.

Namun, di balik euforia ini, terdapat sebuah pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan, apakah kita cukup siap menghadapi risiko yang menyertainya? Bank Indonesia, melalui kerangka besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan 2030, tampaknya memahami tantangan ini. Gagasan dasarnya jelas, sistem pembayaran harus inovatif, efisien dan inklusif, tetapi juga aman, stabil, dan berdaulat. Dengan kata lain, kita tidak boleh jatuh ke dalam jebakan kecepatan, melainkan harus berlari sambil menjaga keseimbangan.

Transformasi digital dalam sistem pembayaran Indonesia tumbuh sangat cepat. Transaksi digital kini mencapai Rp. 60.300 triliun, atau hampir tiga kali Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lebih dari 90 persen bank umum telah memiliki kanal digital. Rasio inklusi keuangan pun terus meningkat, mencapai 88,7 persen menurut data Susenas 2023. Namun, yang paling menarik adalah peran generasi muda, Gen Y dan Z, yang kini menjadi penggerak utama ekonomi digital.

Mereka tidak hanya akrab dengan pembayaran mobile dan QR, tetapi juga mulai menyentuh teknologi masa depan seperti augmented reality (AR), virtual reality (VR), hingga pembayaran berbasis biometric dan aset kripto. Bahkan Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia untuk jumlah pengguna kripto di usia 16–64 tahun. Angkanya melonjak dari 3,6 juta pada Januari 2021 menjadi 16,2 juta pada September 2022, sebuah lompatan 350 persen dalam waktu kurang dari dua tahun.

Adopsi inovasi semacam ini menciptakan peluang luar biasa, mulai dari efisiensi biaya transaksi hingga kemudahan aktivitas ekonomi lintas batas. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa laju inovasi yang terlalu cepat berpotensi menciptakan kesenjangan digital dan kerentanan struktural, terutama bagi pelaku ekonomi mikro yang belum tersentuh literasi teknologi.

Risiko yang Meningkat

Di balik kilau inovasi, sejumlah tantangan besar mulai tampak. Kejahatan siber, penipuan digital, hingga risiko shadow banking akibat belum terhubungnya bank dan non-bank secara sistemik adalah masalah nyata. Bahkan, stabilitas infrastruktur utama seperti Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) masih perlu terus diperkuat untuk memastikan keandalan layanan yang sudah menjadi tulang punggung pembayaran digital nasional. Tantangan ini semakin kompleks ketika kita berbicara dalam konteks global.

Sistem pembayaran internasional seperti SWIFT, Visa dan Mastercard, yang selama ini menjadi jalur utama transaksi antarnegara, berpotensi digunakan sebagai instrumen sanksi oleh negara tertentu. Kasus Rusia dan Iran membuktikan bahwa sistem pembayaran dapat dijadikan alat politik untuk mengisolasi negara dari jaringan keuangan global.

Dalam konteks ini, kedaulatan sistem pembayaran bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut dimensi strategis negara. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti pengembangan QRIS, GPN dan eksplorasi Rupiah Digital adalah bentuk nyata dari upaya untuk mengamankan kepentingan nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia di tengah arsitektur keuangan global yang terus berubah.

Penanganan risiko perkembangan teknologi dalam sistem keuangan, perlu adanya integrasi kebijakan antar stakeholder. Di antaranya, Bank Indonesia mempunyai otorisasi menetapkan regulasi keamanan sistem pembayaran, Ototiras Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang mengatur dan mengawasi perilaku pelaku industri keuangan, penyedia jasa pembayaran sebagai penyedia teknologi (enkripsi, OTP, fraud detection, memonitor transaksi real time), pemerintah sebagai pemberi kepastian hukum dan koordinator antar otoritas sistem pembayaran, industri teknologi dan keamanan siber serta pelaku usaha (merchant).

Menjawab Tantangan

Gelombang inovasi digital akan semakin masif berkembang kedepan. Namun yang perlu kita pastikan adalah mengarahkan dan mengawalnya agar sejalan tujuan nasional. Geraknya harus beriringan dengan dengan prinsip keamanan, stabilitas, dan inklusi. Melalui SPI 2030, Bank Indonesia telah merumuskan berbagai inisiatif strategis, mulai dari penguatan infrastruktur (BI-FAST, RTGS Gen III), konsolidasi industri antara bank dan non-bank, hingga peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen.

Selain itu, upaya penguatan integritas data, interoperabilitas antar sistem, serta pemanfaatan teknologi seperti ISO 20022, AI, dan cybersecurity juga digalakkan. Kita harus memastikan bahwa seluruh inovasi yang berpotensi digunakan secara masif akan menjadi standar nasional, bukan sekadar fitur eksklusif milik pelaku besar. Dengan begitu, persaingan usaha bisa tetap sehat, akses semakin luas, dan risiko bisa diminimalisasi.

Bank Indonesia juga memahami pentingnya konektivitas lintas negara. Inisiatif seperti Regional Payment Connectivity (RPC) di ASEAN, serta penjajakan terhadap CIPS (Cross-Border Interbank Payment System – Tiongkok) dan SPFS (System for Transfer of Financial Messages – Rusia), menunjukkan bahwa Indonesia ingin berdaulat secara teknologi, tidak tergantung penuh pada payment rail Barat yang kerap terikat pada kepentingan geopolitik.

Ke depan, sistem pembayaran akan semakin terhubung, canggih, dan otonom. Kita akan melihat penggunaan machine-to-machine payment berbasis internet of things (IoT), pembayaran dengan teknologi contactless seperti near field communication (NFC) dan radio frequency identification (RFID), serta penggunaan artificial intelligence (AI) dan biometrik dalam mendeteksi tindakan penipuan atau kecurangan (fraud) secara seketika (real-time).

Namun, semua itu tidak akan berarti jika masyarakat tidak memahami teknologi tersebut, tidak mempercayainya, atau malah menjadi korban eksploitasi. Oleh karena itu, transformasi ini tidak bisa hanya menjadi agenda bank sentral atau pelaku industri besar, tetapi harus menjadi proyek bersama seluruh elemen bangsa: regulator, industri, akademisi, media, dan masyarakat. Investasi pada literasi digital, penguatan perlindungan data pribadi, dan akses inklusif terhadap layanan pembayaran digital harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Karena di era digital, kepercayaan adalah mata uang utama.

Menuju Sistem Pembayaran Berdaulat

Kini, sistem pembayaran bukan lagi sekadar infrastruktur ekonomi, tetapi telah menjadi tulang punggung kedaulatan digital sebuah negara. Maka, arah kebijakan ke depan harus mampu menavigasi kompleksitas geopolitik, kecepatan teknologi, dan perlindungan publik secara bersamaan. Kita butuh regulasi yang progresif namun tidak sembrono, dan inovasi yang berani tapi tetap berpihak pada rakyat.

Dengan mengandalkan jaringan pemrosesan domestik, standar QR nasional, serta pengelolaan data yang berada di wilayah hukum nasional, negara dapat mengurangi ketergantungan pada sistem asing yang rawan terhadap risiko dan biaya yang kurang efisien. Lebih jauh, penguatan sistem pembayaran berdaulat memberi ruang tumbuh bagi inovasi lokal dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Ekosistem yang dibangun secara mandiri, akan berdampak pada biaya transaksi lebih murah, integrasi data lebih kuat dan cepat serta koordinasi kebijakan moneter maupun stabilitas sistem keuangan lebih efektif.

Dengan fondasi ini, negara memiliki peluang besar untuk mendorong ekonomi digital yang lebih mandiri, kompetitif dan berkelanjutan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan memiliki sistem pembayaran yang modern, efisien dan inklusif, tetapi juga menjadi teladan global tentang bagaimana negara berkembang mampu menjaga kedaulatan digitalnya, namun tetap terbuka terhadap dinamika perubahan.