Menjaga Nadi Sistem Pembayaran Digital Indonesia
Selasa, 02 Desember 2025 - 22:28 WIB
loading...
Ciplis Gema Qori’ah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Foto: Ist
A
A
A
Ciplis Gema Qori’ah
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
MASIH ingatkah pada bulan Maret 2025, Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang United State Trade Representative (USTR) telah mempersoalkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai tak transparan? Sontak, isu ini membuncahkan ragam opini.
Salah satunya adalah memandang protes tersebut sebagai bentuk intervensi independensi ekonomi Indonesia, yang memiliki kedaulatan penuh mengatur sistem pembayaran digitalnya untuk pasar domestik. AS menilai bahwa QRIS sebagai penghambat sistem perdagangan (trade barrier) dan tidak memberi kesempatan AS dalam proses integrasi sistem pembayaran tersebut.
Demikian halnya penilaian AS atas sistem pembayaran domestik dan jaringan switching, gerbang pembayaran nasional (GPN) yang membatasi kepemilikan saham asing dan tidak bisa membangun infrastruktur switching sendiri untuk pemrosesan transaksi domestik. Singkatnya, volume pengguna sistem pembayaran visa dan mastercard makin terkikis. Pendapatan AS dari jaringan pembayaran pemrosesan internasional makin turun dari pasar domestik Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa lanskap sistem pembayaran digital Indonesia mengalami akselerasi luar biasa dalam transformasi digital sistem pembayaran dalam satu dekade ini. Mulai masifnya digitalisasi kanal perbankan hingga adopsi QRIS di warung-warung kecil, geliat inovasi ini bukan hanya soal kecepatan teknologi, tapi kian menyentuh denyut nadi ekonomi keseharian masyarakat.
Namun, di balik euforia ini, terdapat sebuah pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan, apakah kita cukup siap menghadapi risiko yang menyertainya? Bank Indonesia, melalui kerangka besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan 2030, tampaknya memahami tantangan ini. Gagasan dasarnya jelas, sistem pembayaran harus inovatif, efisien dan inklusif, tetapi juga aman, stabil, dan berdaulat. Dengan kata lain, kita tidak boleh jatuh ke dalam jebakan kecepatan, melainkan harus berlari sambil menjaga keseimbangan.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
MASIH ingatkah pada bulan Maret 2025, Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang United State Trade Representative (USTR) telah mempersoalkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai tak transparan? Sontak, isu ini membuncahkan ragam opini.
Salah satunya adalah memandang protes tersebut sebagai bentuk intervensi independensi ekonomi Indonesia, yang memiliki kedaulatan penuh mengatur sistem pembayaran digitalnya untuk pasar domestik. AS menilai bahwa QRIS sebagai penghambat sistem perdagangan (trade barrier) dan tidak memberi kesempatan AS dalam proses integrasi sistem pembayaran tersebut.
Demikian halnya penilaian AS atas sistem pembayaran domestik dan jaringan switching, gerbang pembayaran nasional (GPN) yang membatasi kepemilikan saham asing dan tidak bisa membangun infrastruktur switching sendiri untuk pemrosesan transaksi domestik. Singkatnya, volume pengguna sistem pembayaran visa dan mastercard makin terkikis. Pendapatan AS dari jaringan pembayaran pemrosesan internasional makin turun dari pasar domestik Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa lanskap sistem pembayaran digital Indonesia mengalami akselerasi luar biasa dalam transformasi digital sistem pembayaran dalam satu dekade ini. Mulai masifnya digitalisasi kanal perbankan hingga adopsi QRIS di warung-warung kecil, geliat inovasi ini bukan hanya soal kecepatan teknologi, tapi kian menyentuh denyut nadi ekonomi keseharian masyarakat.
Namun, di balik euforia ini, terdapat sebuah pertanyaan besar yang tidak boleh diabaikan, apakah kita cukup siap menghadapi risiko yang menyertainya? Bank Indonesia, melalui kerangka besar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan 2030, tampaknya memahami tantangan ini. Gagasan dasarnya jelas, sistem pembayaran harus inovatif, efisien dan inklusif, tetapi juga aman, stabil, dan berdaulat. Dengan kata lain, kita tidak boleh jatuh ke dalam jebakan kecepatan, melainkan harus berlari sambil menjaga keseimbangan.
