Evaluasi Protokol Kesehatan di Pilkada agar Pemilih Aman dari Corona
loading...
Perludem menyatakan, Selasa 15 September besok akan dilakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020 yang dimulai oleh KPU. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi menyatakan, Selasa 15 September besok akan dilakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dimulai oleh KPU.
(Baca juga: Solusi Pilkada di Masa Pandemi, Revisi UU atau Terbitkan Perppu)
"LSM kepemiluan dan stakeholder terkait diundang untuk memberikan evaluasi dan masukan," kata Nurul saat dihubungi SINDOnews, Selasa (14/9/2020). (Baca juga: Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid-19)
Nurul mengaku belum tahu, apakah jika hasil evaluasi besok, kemudian banyak dari LSM yang meminta Pilkada ditunda kembali atau tetap kukuh dilanjutkan dengan komitmen protokol Covid-19 (virus Corona) lebih diperketat.
Menurut dia, jika Pilkada dilanjutkan dan diperketat, maka praktik yang ada harus betul-betul membuat pemilih yakin bahwa kegiatan memilih di TPS aman dari penyebaran Corona. Mengingat, pelaksanaan pilkada di tengah penyebaran Covid-19 yang makin tinggi berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih.
"Jika praktik yang ada, protokol Covid banyak dilanggar dan kita semakin banyak mendengar calon dan penyelenggara pemilu terpapar Covid, tentu ini akan menakutkan pemilih untuk datang ke TPS," ujarnya.
(Baca juga: Solusi Pilkada di Masa Pandemi, Revisi UU atau Terbitkan Perppu)
"LSM kepemiluan dan stakeholder terkait diundang untuk memberikan evaluasi dan masukan," kata Nurul saat dihubungi SINDOnews, Selasa (14/9/2020). (Baca juga: Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid-19)
Nurul mengaku belum tahu, apakah jika hasil evaluasi besok, kemudian banyak dari LSM yang meminta Pilkada ditunda kembali atau tetap kukuh dilanjutkan dengan komitmen protokol Covid-19 (virus Corona) lebih diperketat.
Menurut dia, jika Pilkada dilanjutkan dan diperketat, maka praktik yang ada harus betul-betul membuat pemilih yakin bahwa kegiatan memilih di TPS aman dari penyebaran Corona. Mengingat, pelaksanaan pilkada di tengah penyebaran Covid-19 yang makin tinggi berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih.
"Jika praktik yang ada, protokol Covid banyak dilanggar dan kita semakin banyak mendengar calon dan penyelenggara pemilu terpapar Covid, tentu ini akan menakutkan pemilih untuk datang ke TPS," ujarnya.
Lihat Juga :
(maf)
