Langkah Berani Kejagung Sentuh Korupsi MBG Jadi Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
Minggu, 07 Juni 2026 - 21:09 WIB
loading...
Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai preseden penting. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai preseden penting. Keberanian Korps Adhyaksa menyentuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional, mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang impunitas bagi siapa pun yang berani menyelewengkan anggaran negara.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim menilai keputusan masuk ke dalam lini program strategis nasional ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan pesan sangat kuat ke publik.
Baca juga: Kejagung Ungkap Tersangka Dadan Hindayana dan 2 Eks Waka BGN Bekerja Sama dan Saling Mengetahui
“Menurut saya, langkah ini tidak biasa dan menunjukkan pesan yang sangat kuat," ujar Abdul Hakim, Minggu (7/6/2026).
"Kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, Presiden Prabowo dalam situasi tertentu masih memilih rute koreksi administratif atau pemberhentian, tanpa selalu membawa persoalan ke ranah hukum, seperti saat memberhentikan pimpinan OJK. Namun dalam konteks MBG, tampaknya beliau mengambil rute yang lebih tegas,” sambungnya.
Ketegasan hukum yang ditempuh oleh Kejaksaan Agung, dipandang sebagai bentuk komitmen tinggi untuk menjaga marwah institusi dan program negara dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim menilai keputusan masuk ke dalam lini program strategis nasional ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan pesan sangat kuat ke publik.
Baca juga: Kejagung Ungkap Tersangka Dadan Hindayana dan 2 Eks Waka BGN Bekerja Sama dan Saling Mengetahui
“Menurut saya, langkah ini tidak biasa dan menunjukkan pesan yang sangat kuat," ujar Abdul Hakim, Minggu (7/6/2026).
"Kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, Presiden Prabowo dalam situasi tertentu masih memilih rute koreksi administratif atau pemberhentian, tanpa selalu membawa persoalan ke ranah hukum, seperti saat memberhentikan pimpinan OJK. Namun dalam konteks MBG, tampaknya beliau mengambil rute yang lebih tegas,” sambungnya.
Ketegasan hukum yang ditempuh oleh Kejaksaan Agung, dipandang sebagai bentuk komitmen tinggi untuk menjaga marwah institusi dan program negara dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya.
Lihat Juga :
