Keberlanjutan Rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste
Jum'at, 26 September 2025 - 13:27 WIB
loading...
A
A
A
Latar belakang sejarah yang kompleks inilah tantangan utama dalam mewujudkan rekonsiliasi berkelanjutan antar dua negara. Semangat rekonsiliasi yang tak hanya berupa ungkapan retorik belaka, tapi teruji dalam praktik keseharian rakyat kedua negara.
Masalah yang kita hadapi kini adalah, bahwa pihak yang menang memiliki segalanya (the winner takes it all) dan lazimnya hanya merekalah didengar oleh dunia. Hal ini dibenarkan oleh Gearóid Ó Tuathail (1996) dalam Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, namun telah menjadi lahan perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi persepsi, citra dan image atas sebuah peristiwa.
Maka, potret besar rekonsiliasi berkelanjutan antara Timor Leste dan Indonesia adalah tentang bagaimana kedua bangsa dapat meringankan beban sejarah yang berat dan traumatis, khususnya periode sejarah 1975-1999. Banyak studi telah membuktikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik internal di Timor Portugis pada 1975, tidak hanya melibatkan dinamika internal dan regional, tapi juga dipengaruhi oleh geopolitik era Perang Dingin. Di mana blok Barat, seperti Amerika, Inggris dan Australia berkepentingan untuk mencegah Timor Portugis sebagai basis kekuatan komunisme di Asia Tenggara.
Terlepas dari fakta-fakta sejarah terkait dengan keterlibatan Indonesia di Timor Portugis, yang disinyalir beririsan dengan kepentingan kekuasaan dan ada kecenderungan ingin membebankan semua kesalahan pada pihak Indonesia, maka hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi rekonsiliasi berkelanjutan.Berbagai persepsi negatif tentang Indonesia di mata dunia, juga dapat menjadi penghalang psikologis dan menghambat kepercayaan mutual di antara kedua pihak, bahkan setelah puluhan tahun hubungan diplomatik Indonesia-Timor Leste berlangsung.
Di sinilah pentingnya diplomasi budaya, yang secara teoretik digagas oleh Joseph Nye (2002). Ia menjelaskan, diplomasi budaya adalah satu bentuk soft power yang dapat digunakan dalam membentuk persepsi, membangun aliansi, dan mempertahankan pengaruh tanpa kekerasan. Dengan begitu, persepsi yang telah terbentuk di kalangan masyarakat Timor Leste, lebih-lebih masyarakat global, dapat diubah menjadi positif.
Saat saya menghadiri forum diskusi penting dengan Perdana Menteri Xanana" Gusmãopada 2024, ia mengungkapkan; "Sejarah harus diceritakan apa adanya, tanpa ada peristiwa yang disembunyikan, betapa pun menyakitkan sejarah tersebut."
Masalah yang kita hadapi kini adalah, bahwa pihak yang menang memiliki segalanya (the winner takes it all) dan lazimnya hanya merekalah didengar oleh dunia. Hal ini dibenarkan oleh Gearóid Ó Tuathail (1996) dalam Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, namun telah menjadi lahan perebutan kekuasaan untuk mempengaruhi persepsi, citra dan image atas sebuah peristiwa.
Maka, potret besar rekonsiliasi berkelanjutan antara Timor Leste dan Indonesia adalah tentang bagaimana kedua bangsa dapat meringankan beban sejarah yang berat dan traumatis, khususnya periode sejarah 1975-1999. Banyak studi telah membuktikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik internal di Timor Portugis pada 1975, tidak hanya melibatkan dinamika internal dan regional, tapi juga dipengaruhi oleh geopolitik era Perang Dingin. Di mana blok Barat, seperti Amerika, Inggris dan Australia berkepentingan untuk mencegah Timor Portugis sebagai basis kekuatan komunisme di Asia Tenggara.
Terlepas dari fakta-fakta sejarah terkait dengan keterlibatan Indonesia di Timor Portugis, yang disinyalir beririsan dengan kepentingan kekuasaan dan ada kecenderungan ingin membebankan semua kesalahan pada pihak Indonesia, maka hal itu dapat menjadi batu sandungan bagi rekonsiliasi berkelanjutan.Berbagai persepsi negatif tentang Indonesia di mata dunia, juga dapat menjadi penghalang psikologis dan menghambat kepercayaan mutual di antara kedua pihak, bahkan setelah puluhan tahun hubungan diplomatik Indonesia-Timor Leste berlangsung.
Di sinilah pentingnya diplomasi budaya, yang secara teoretik digagas oleh Joseph Nye (2002). Ia menjelaskan, diplomasi budaya adalah satu bentuk soft power yang dapat digunakan dalam membentuk persepsi, membangun aliansi, dan mempertahankan pengaruh tanpa kekerasan. Dengan begitu, persepsi yang telah terbentuk di kalangan masyarakat Timor Leste, lebih-lebih masyarakat global, dapat diubah menjadi positif.
Saat saya menghadiri forum diskusi penting dengan Perdana Menteri Xanana" Gusmãopada 2024, ia mengungkapkan; "Sejarah harus diceritakan apa adanya, tanpa ada peristiwa yang disembunyikan, betapa pun menyakitkan sejarah tersebut."
Lihat Juga :
