Gus Lilur: Rekonsiliasi Nasional Harus Diawali Kebenaran dan Penegakan Hukum
Senin, 13 Juli 2026 - 10:54 WIB
loading...
Gus Lilur melihat ada pemandangan yang tidak biasa di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Para pemimpin dunia seperti berbaris menuju ibu kota republik ini. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur melihat ada pemandangan yang tidak biasa di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Dikatakannya, para pemimpin dunia seperti berbaris menuju ibu kota republik ini.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong datang pada 5-6 Juli 2026 untuk Leaders' Retreat dan pulang membawa setumpuk nota kesepahaman. Perdana Menteri India Narendra Modi hadir dan disambut di gedung parlemen.
Baca juga: Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan kalau Mau Cari Negara Lain
Bahkan tiga mantan perdana menteri Thailand sekaligus—Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, dan Paetongtarn Shinawatra—duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara pada 9 Juli 2026, bertukar pikiran tentang investasi dan pengelolaan aset negara.
"Apa yang membuat Jakarta mendadak menjadi magnet? Jawabannya, menurut hemat saya, adalah keberanian," ujar Gus Lilur yang juga Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini, Senin (13/7/2026).
Gus Lilur mengatakan, pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis—kebijakan ekspor satu pintu. Minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi tidak lagi boleh dijual keluar sesuka hati; semuanya harus melalui BUMN yang ditunjuk negara.
Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi: Kembalikan Kekayaan Rakyat
"Terlalu lama harga kekayaan kita ditentukan negara lain; terlalu lama kekayaan itu bocor melalui manipulasi pencatatan dan under-invoicing yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar dolar. Dunia membaca gebrakan ini dengan cermat," ujarnya.
Dia menambahkan, Indonesia yang selama puluhan tahun hanya menjadi penonton di pasar komoditasnya sendiri kini memegang kendali. Negara-negara sahabat datang bukan sekadar untuk beramah-tamah; mereka datang karena Indonesia kini diperhitungkan—bahkan, dalam bahasa yang lebih terus terang, mulai disegani dan ditakuti secara ekonomi.
"Dan ini bukan kebijakan yang jatuh dari langit. Ia adalah pelaksanaan paling harfiah dari Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ungkapnya.
Dia pun mengajak melihat kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH): sejak Februari 2025, hampir 5,9 juta hektare kebun sawit dan belasan ribu hektare lahan tambang yang selama ini dikangkangi secara melawan hukum berhasil dikuasai kembali oleh negara. Lebih dari Rp10 triliun denda administratif dan pajak disetorkan ke kas negara dalam satu tahap saja—uang yang menurut Presiden cukup untuk memperbaiki 5.000 puskesmas yang tak tersentuh sejak zaman Orde Baru.
"Inilah wajah presiden yang mengutamakan bangsanya. Namun di sinilah persoalannya dimulai. Presiden tidak bisa bekerja sendirian. Sehebat apa pun visi seorang kepala negara, ia membutuhkan para pembantu untuk membumikannya. Dan di celah antara visi dan pelaksanaan itulah bersarang orang-orang yang membohongi presiden," ungkapnya.
Dia pun mengambil contoh yang paling menyakitkan: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya mulia dan sederhana—menciptakan generasi anak Indonesia yang bergizi. Presiden mempercayakan program dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
"Apa yang terjadi? Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG," jelasnya.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong datang pada 5-6 Juli 2026 untuk Leaders' Retreat dan pulang membawa setumpuk nota kesepahaman. Perdana Menteri India Narendra Modi hadir dan disambut di gedung parlemen.
Baca juga: Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan kalau Mau Cari Negara Lain
Bahkan tiga mantan perdana menteri Thailand sekaligus—Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra, dan Paetongtarn Shinawatra—duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara pada 9 Juli 2026, bertukar pikiran tentang investasi dan pengelolaan aset negara.
"Apa yang membuat Jakarta mendadak menjadi magnet? Jawabannya, menurut hemat saya, adalah keberanian," ujar Gus Lilur yang juga Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini, Senin (13/7/2026).
Gus Lilur mengatakan, pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis—kebijakan ekspor satu pintu. Minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi tidak lagi boleh dijual keluar sesuka hati; semuanya harus melalui BUMN yang ditunjuk negara.
Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Sumber Korupsi: Kembalikan Kekayaan Rakyat
"Terlalu lama harga kekayaan kita ditentukan negara lain; terlalu lama kekayaan itu bocor melalui manipulasi pencatatan dan under-invoicing yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar dolar. Dunia membaca gebrakan ini dengan cermat," ujarnya.
Dia menambahkan, Indonesia yang selama puluhan tahun hanya menjadi penonton di pasar komoditasnya sendiri kini memegang kendali. Negara-negara sahabat datang bukan sekadar untuk beramah-tamah; mereka datang karena Indonesia kini diperhitungkan—bahkan, dalam bahasa yang lebih terus terang, mulai disegani dan ditakuti secara ekonomi.
"Dan ini bukan kebijakan yang jatuh dari langit. Ia adalah pelaksanaan paling harfiah dari Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ungkapnya.
Dia pun mengajak melihat kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH): sejak Februari 2025, hampir 5,9 juta hektare kebun sawit dan belasan ribu hektare lahan tambang yang selama ini dikangkangi secara melawan hukum berhasil dikuasai kembali oleh negara. Lebih dari Rp10 triliun denda administratif dan pajak disetorkan ke kas negara dalam satu tahap saja—uang yang menurut Presiden cukup untuk memperbaiki 5.000 puskesmas yang tak tersentuh sejak zaman Orde Baru.
"Inilah wajah presiden yang mengutamakan bangsanya. Namun di sinilah persoalannya dimulai. Presiden tidak bisa bekerja sendirian. Sehebat apa pun visi seorang kepala negara, ia membutuhkan para pembantu untuk membumikannya. Dan di celah antara visi dan pelaksanaan itulah bersarang orang-orang yang membohongi presiden," ungkapnya.
Dia pun mengambil contoh yang paling menyakitkan: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya mulia dan sederhana—menciptakan generasi anak Indonesia yang bergizi. Presiden mempercayakan program dengan anggaran ratusan triliun rupiah itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
"Apa yang terjadi? Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG," jelasnya.
Lihat Juga :
