Ramai di Medsos Soal Gugatan CMNP, Direktur Legal MNC Group Ingatkan Publik untuk Tak Terjebak Isu Hukum yang Menyesatkan dan Tendensius

JAKARTA - Beberapa pekan terakhir, jagat media sosial diramaikan dengan pembahasan kasus hukum yang menyeret nama PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Perkara ini menjadi sorotan, karena adanya gugatan dari CMNP dengan nilai fantastis mencapai Rp119 triliun. Namun, di balik viralnya kasus tersebut, banyak informasi yang justru simpang siur dan cenderung menyesatkan publik.

Direktur Legal MNC Group --yang juga Praktisi Hukum-- Chris Taufik menilai fenomena ini menunjukkan betapa derasnya arus informasi digital yang seringkali tidak sebanding dengan fakta hukum. “Keriuhan di medsos itu kadang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Judul-judul clickbait justru membuat suasana makin gaduh,” ujar Chris dalam Podcast "To The Point" yang dipandu Lukman Hanafi dan Pung Purwanto.

Baca juga: MNC Asia Holding: Gugatan CMNP Mengada-ada, Hanya Bikin Gaduh

Menurut Chris, perkara hukum CMNP bukanlah hal baru. Gugatan serupa pernah muncul sejak 2004 dan telah diputus pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap. “Kalau kita teliti, kasus ini sudah pernah digugat, diproses, dan diputus. Jadi ketika sekarang digoreng lagi, pertanyaannya siapa yang punya kepentingan?” tegasnya.



Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi Redaksi kepada kuasa hukum CMNP, R. Primaditya Wirasandi dari Kantor Hukum Lucas SH & Partners, serta Manager Representative PT CMNP Tbk, Indah Dahlia Lavie, belum mendapatkan respons baik melalui pesan pendek maupun sambungan telepon.

Di sisi lain, Chris juga menyoroti cara sebagian pihak yang gemar mengaitkan suatu kasus seperti kasus Bansos di KPK dengan nama-nama besar tanpa dasar yang jelas. Dalam perbincangan di media sosial, kasus ini bahkan diseret ke isu politik maupun bisnis, termasuk menyebut nama Hary Tanoesoedibjo beserta grup usahanya MNC Group.

“Nggak ada kaitannya. Kalau kita lihat, di situ disebut nama Pak Hary (Hary Tanoesoedibjo), ada MNC Group, bahkan sampai dibawa-bawa ke ranah partai. Itu dikait-kaitkan segala. Padahal, menurut saya, atau lebih tepatnya menurut hukum, sama sekali tidak ada hubungannya,” ujar Chris.

Baca juga: CMNP Gugat BHIT, Hotman Paris: 26 Tahun Berlalu, Kalau Ada Dugaan Pelanggaran, Kenapa Baru Sekarang Digugat?

Ia kemudian memberi contoh sederhana. “Kalau saya mukul orang, lalu orang itu mukul saya lagi, itu dua hal yang terpisah. Saya bisa dihukum, dia juga bisa dihukum. Jadi tidak bisa satu perkara ditarik-tarik untuk membenarkan perkara lain. Sama halnya dengan kasus ini Bansos nggak bisa dikait-kaitkan dengan peristiwa atau tokoh lain, apalagi lewat pemberitaan yang tendensius,” jelasnya.

Chris mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai pengganti media arus utama yang memiliki standar verifikasi.

“Bahaya kalau medsos dijadikan rujukan utama. Kita bisa terjebak pada isu-isu yang tidak jelas dan hanya merugikan banyak pihak,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa prinsip hukum pidana bersifat personal dan tidak bisa diwariskan kepada pihak lain. “Kalau ada yang salah, ya individu itu yang bertanggung jawab. Bukan orang lain, bukan institusi, dan bukan perusahaan yang nggak ada kaitannya. Jadi, publik harus hati-hati supaya tidak terjebak pada opini yang menyesatkan,” tutupnya.