Pembangunan Ekonomi dan Hukum Memasuki Kemerdekaan ke-80 RI

Langkah kedua, kesiapan pelaksana penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi ditingkatkan dengan serius dan intensif. Ini agar jalannya proses peradilan pidana mencerminkan masih ada kewibawaan aparatur penegak hukum. Termasuk hakim-hakim yang secara intensif telah mengikuti pelatihan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang secara rutin dilaksanakan Mahkamah Agung.

Ke depan perlu diupayakan pelatihan bersama petugas penyidik, penuntut dan hakim-hakim khusus tipikor untuk dapat membangun kesepahaman. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime). Di sisi lain pemberantasan korupsi harus tetap berjalan tegak luruh tanpa terobesesi kuat untuk selalu menjatuhkan hukuman sekalipun tidak memenuhi syarat-syarat yuridis dan dengan prinsip pokoknya terdakwa harus dipenjara.

Langkah ketiga, menanamkan dan meningkatkan pemahaman di kalangan aparatur hukum, khususnya dalam penegakan hukum bahwa, tujuan memenjarakan terdakwa terutama korporasi tidak selalu memberikan manfaat terbesar bagi kesejahteraan rakyat. Bahkan sering terjadi justru merugikan kepentingan rakyat. Misalnya, proyek infrastruktur tidak terbengkalai karena proyek terhenti atau terpaksa dihentikan hanya untuk kepentingan balas dendam.