Oplos-mengoplos Beras
Minggu, 20 Juli 2025 - 11:15 WIB
loading...
Khudori. Foto/Istimewa
A
A
A
Khudori
PEMBERITAAN beras oplosan semakin masif. Dimulai awal Juli 2025, pemberitaan mengalir bagai bola salju. Makin lama makin membesar. Bukan hanya oleh media online, tapi juga radio, televisi, dan media cetak. Paparan berita dari segala penjuru itu menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Terutama masyarakat konsumen.
Di sejumlah daerah, konsumen menghentikan pembelian beras bermerek yang biasa disantap keluarga. Pemberitaan yang mengaitkan beras oplosan dengan risiko kesehatan membuat konsumen makin waswas. Diyakini, beras oplosan bisa memiliki dampak panjang terhadap kesehatan. Inilah yang kemudian membuat pedagang beras di pasar di berbagai daerah menghentikan menjual beras bermerek. Mereka resah dan khawatir dipersalahkan.
Ihwal beras oplosan pertama kali disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, dalam rangka Hari Krida Pertanian, 30 Juni 2025. Saat itu ia merespons pertanyaan wartawan. Amran menjelaskan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasar adalah hasil oplosan. Beras program pemerintah itu dioplos jadi beras premium.
Menurut laporan dari bawah yang dia terima, sekitar 80% beras SPHP dioplos. Hanya 20% yang dipajang sesuai aturan. Ini terjadi karena setelah di kios tak ada instrumen untuk mengontrol. "Beras SPHP dioplos jadi beras premium. Kalau 1,4 juta ton dikalikan 80% itu 1 juta ton. 1 juta ton dikalikan Rp2.000 (per kg), jadi Rp2 triliun. Itulah kerugian negara dalam satu tahun akibat kecurangan ini," ujar dia.
Baca Juga: Beras Oplosan Marak Beredar, Asosiasi: Pedagang Pasar Kerap Disalahkan
Beras SPHP adalah beras milik pemerintah. Beras ini dikelola BULOG. Tahun 2023 dan 2024, kualitasnya premium. Beras, antara lain digunakan untuk bantuan bencana, kebutuhan darurat, dan operasi pasar. Ketika dilepas untuk operasi pasar, beras dijual di bawah harga pasar. Tujuannya untuk menurunkan harga beras yang naik, setidaknya menahan kenaikan harga. Ketika dioplos dengan beras berkualitas lebih rendah lalu dilabeli atau dijual dengan harga premium, potensial untung besar.
Kapan penyaluran beras SPHP mencapai 1,4 juta ton? Tahun 2024. Persisnya mencapai 1.401.732 ton. Jadi, patut diduga, sebesar 1 juta ton beras SPHP diduga dioplos itu waktu kejadiannya tahun lalu. Bukan tahun ini. Itu pun perlu dipastikan apakah benar yang dioplos mencapai 80% dari 1,4 juta ton. Karena persentase ini amat besar.
PEMBERITAAN beras oplosan semakin masif. Dimulai awal Juli 2025, pemberitaan mengalir bagai bola salju. Makin lama makin membesar. Bukan hanya oleh media online, tapi juga radio, televisi, dan media cetak. Paparan berita dari segala penjuru itu menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Terutama masyarakat konsumen.
Di sejumlah daerah, konsumen menghentikan pembelian beras bermerek yang biasa disantap keluarga. Pemberitaan yang mengaitkan beras oplosan dengan risiko kesehatan membuat konsumen makin waswas. Diyakini, beras oplosan bisa memiliki dampak panjang terhadap kesehatan. Inilah yang kemudian membuat pedagang beras di pasar di berbagai daerah menghentikan menjual beras bermerek. Mereka resah dan khawatir dipersalahkan.
Ihwal beras oplosan pertama kali disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, dalam rangka Hari Krida Pertanian, 30 Juni 2025. Saat itu ia merespons pertanyaan wartawan. Amran menjelaskan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasar adalah hasil oplosan. Beras program pemerintah itu dioplos jadi beras premium.
Menurut laporan dari bawah yang dia terima, sekitar 80% beras SPHP dioplos. Hanya 20% yang dipajang sesuai aturan. Ini terjadi karena setelah di kios tak ada instrumen untuk mengontrol. "Beras SPHP dioplos jadi beras premium. Kalau 1,4 juta ton dikalikan 80% itu 1 juta ton. 1 juta ton dikalikan Rp2.000 (per kg), jadi Rp2 triliun. Itulah kerugian negara dalam satu tahun akibat kecurangan ini," ujar dia.
Baca Juga: Beras Oplosan Marak Beredar, Asosiasi: Pedagang Pasar Kerap Disalahkan
Beras SPHP adalah beras milik pemerintah. Beras ini dikelola BULOG. Tahun 2023 dan 2024, kualitasnya premium. Beras, antara lain digunakan untuk bantuan bencana, kebutuhan darurat, dan operasi pasar. Ketika dilepas untuk operasi pasar, beras dijual di bawah harga pasar. Tujuannya untuk menurunkan harga beras yang naik, setidaknya menahan kenaikan harga. Ketika dioplos dengan beras berkualitas lebih rendah lalu dilabeli atau dijual dengan harga premium, potensial untung besar.
Kapan penyaluran beras SPHP mencapai 1,4 juta ton? Tahun 2024. Persisnya mencapai 1.401.732 ton. Jadi, patut diduga, sebesar 1 juta ton beras SPHP diduga dioplos itu waktu kejadiannya tahun lalu. Bukan tahun ini. Itu pun perlu dipastikan apakah benar yang dioplos mencapai 80% dari 1,4 juta ton. Karena persentase ini amat besar.
Lihat Juga :
