Forkonas PP DOB Minta Moratorium Pemekaran Wilayah Dibuka
Selasa, 10 Juni 2025 - 19:59 WIB
loading...
A
A
A
Huda mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam pengelolaan daerah otonomi baru. Menurutnya pemerintah lebih baik melakukan merger daerah-daerah otonomi baru yang berkinerja rendah daripada menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menghalangi pembentukan daerah otonomi baru yang secara objektif memang layak untuk dimekarkan.
"Forkonas PP DOB mendesak pemerintah berbuat adil dengan memberikan punishment wilayah baru dengan kinerja rendah untuk kembali ke daerah induk sehingga tidak menghalangi objektifitas pembentukan wilayah baru," tegasnya.
Sikap tegas tersebut, lanjut Huda juga akan diterapkan secara internal di Forkonas PP DOB. Semua usulan calon daerah otonomi baru dari anggota Forkonas PP DOB akan diseleksi secara internal dari kelayakan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, hingga kondisi layanan publik di daerah induk.
"Ke depan kami akan melakukan registrasi nasional untuk setiap usulan calon DOB dari anggota. Nanti ada tim pakar yang melibatkan akademisi maupun praktisi untuk menilai kelayakan CDOB dari anggota kami sehingga usulan Forkonas PP DOB memang ada objektifikasinya,” katanya.
"Forkonas PP DOB mendesak pemerintah berbuat adil dengan memberikan punishment wilayah baru dengan kinerja rendah untuk kembali ke daerah induk sehingga tidak menghalangi objektifitas pembentukan wilayah baru," tegasnya.
Sikap tegas tersebut, lanjut Huda juga akan diterapkan secara internal di Forkonas PP DOB. Semua usulan calon daerah otonomi baru dari anggota Forkonas PP DOB akan diseleksi secara internal dari kelayakan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, hingga kondisi layanan publik di daerah induk.
"Ke depan kami akan melakukan registrasi nasional untuk setiap usulan calon DOB dari anggota. Nanti ada tim pakar yang melibatkan akademisi maupun praktisi untuk menilai kelayakan CDOB dari anggota kami sehingga usulan Forkonas PP DOB memang ada objektifikasinya,” katanya.
(abd)
Lihat Juga :
