Sebaran Virus Corona Kian Masif, Pemerintah Disarankan Lakukan Lockdown

JAKARTA - Penyebaran wabah corona (Covid-19) di Tanah Air kian mengkhawatirkan. Sejumlah anggota DPR menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lockdown (kuncitara) di wilayah-wilayah dengan tingkat penyebaran masif.

Opsi ini perlu benar-benar dipertimbangkan, apalagi saat ini mulai ada pergerakan massa dari wilayah zona merah corona ke wilayah-wilayah lain yang masih belum terjangkit wabah. Imbauan physical distancing maupun bekerja, belajar, beribadah di rumah pun belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat.

“Kami menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait strategi penanggulangan Covid-19, karena hingga hari ini penyebarannya kian masif,” ujar anggota Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta kemarin. (Baca: Cegah Corona, Guru Besar FK-UI Sarankan Jokowi untuk Local Lockdown)

Dia mengatakan saat ini masih banyak unsur masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah untuk melakukan physical distancing. Kondisi ini perlu diketahui faktor pemicunya apakah karena faktor ketidaktahuan, ketidakjelasan batasan physical distancing, atau fakctor lain.

“Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan physical distancing dan stay at home itu. Buktinya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi carrier dari virus itu sendiri,” tuturnya.

Pemerintah, kata Sahroni, perlu merumuskan langkah tegas terkait fenomena migrasi warga dari zona merah seperti Jabodetabek ke berbagai daerah lain yang masih di zona hijau. Apalagi sebentar lagi memasuki Ramadan dan Idul Fitri di mana ada tradisi mudik. (Baca juga: Indonesia Belum Putuskan Lockdown, Ini Alasannya)

“Saya mendorong pemerintah tak hanya menerapkan physical distancing, tapi perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lockdown ataupun aturan lainnya agar penyebaran Covid 19 tak semakin meluas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana. Menurutnya, pemerintah butuh langkah tegas agar korban Covid-19 tidak kian banyak. "Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu. Apakah tunggu sampai korbannya banyak, baru melakukan lockdown,” ujarnya. (Baca: Gawat, Korban Corona Tembus 1.046 Orang, 87 Meninggal)

Anggota Komisi VI ini menilai, dari awal memang pemerintah Indonesia memang tidak siap dan menyepelekan virus corona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total. Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mal, kantor, kafe, bioskop. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga usaha mikro kecil-menengah.

"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini,” katanya.

Putu pun berharap Presiden Jokowi menunjukkan naluri dan insting kepemimpinannya serta sense of crisis-nya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi corona, dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat. "Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada,” katanya. (Binti Mufarida)