DPR Dorong Pemerintah Buka Data Persebaran PDP dan ODP Corona
loading...
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pemerintah yang mau membuka jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP). Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang mau membuka jumlah pasien dalam pemantauan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) virus Corona (Covid-19). Data tersebut membuktikan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak bisa dianggap remeh karena persebarannya sangat cepat.
"Saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka data-data ODP dan PDP pada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa melihat secara baik data-data itu dan kita berharap bisa menimbulkan kesadaran bersama untuk menghindari dan ikut berpartisipasi dalam penyebaran virus Corona ini, dengan data-data itu tidak sesederhana yang dipikiran kita. Ada lebih dari 100 ribu orang yang dinyatakan dan untuk memastikan itu perlu mengikuti serangkaian test," kata Saleh kepada Koran SINDO, Rabu (15/4/2020).
Namun, Wakil Ketua Fraksi PAN inj juga meminta kepada pemerintah untuk membuka daerah persebaran PDP dam ODP tersebut. Sehingga, bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengantisipasi jumlah kasus di daerah tersebut tidak meningkat dan masyarakat juga lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan keluarganya.
"Saya berharap data itu bisa dilengkapi dengan data persebarannyam katakanlah itu hanya 100 ribu tapi kita perlu tahu sebenarnya di Jakarta itu berapa puluh ribu orang, di Surabaya berapa puluh ribu orang, di Bandung berapa puluh ribu orang, dan kota-kota lainnya berapa dan seterusnya," ujarnya.
"Dengan begitu, dengan membuka data itu kita bisa membuka peta persebaran daerah-daerah merah dan rawan. Masyarakat secara luas bisa mengantisipasi agar bisa menghindari tempat-tempat tersebut dan mereka juga bisa mengingatkan kepada keluarganya dan juga orang-orang sekitarnya tentang bahaya dari pada virus corona ini," imbuh Saleh.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhamamdiyah itu, kalau cuma datanya saja tanpa daerah pemetaannya, dia khawatir masyarakat berpikirnya bahwa pandemi ini hanya ada di zona tertentu atau daerah tertentu saja. Padahal di daerah lain di seluruh provinsi pun sebetulnya sudah menyebar. Pemda pun akan lebih mudah membuat kebijakan untuk mengatasinya.
"Kemudian, data persebaran dibuka ke publik, kita berharap pemerintah bisa menentukan strategi-strategi khusus Covid-19 ini. Misalnya kalau di daerah A jauh lebih banyak dibanding daerah lainnya tentu alat-alat kesehatan dan tenaga medis lebih banyak dihibahkan ketimbang daerah lainnya," terang Saleh.
Terlebih, dia melihat bahwa tidak ada hal yang dilanggar jika data daerah persebaran ini buka ke publik, karena tidak menyebut nama orangnya ataupun alamat lengkapnya di mana, serta tidak menyebut orang itu kontak dengan siapa. Yang hanya disebut nama daerah tertentu ini ditemukan sekian banyak orang.
"Dan saya juga yakin masyarakatdi daerah yang disebutkan banyak yang positif, yang sudah banyak ODP-nya tidak keberatan daerahnya disebut, justru kita membantu mereka dalam melakukan antisipatif sehingga mereka dan keluarganya terjaga," pungkasnya.
"Saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk membuka data-data ODP dan PDP pada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa melihat secara baik data-data itu dan kita berharap bisa menimbulkan kesadaran bersama untuk menghindari dan ikut berpartisipasi dalam penyebaran virus Corona ini, dengan data-data itu tidak sesederhana yang dipikiran kita. Ada lebih dari 100 ribu orang yang dinyatakan dan untuk memastikan itu perlu mengikuti serangkaian test," kata Saleh kepada Koran SINDO, Rabu (15/4/2020).
Namun, Wakil Ketua Fraksi PAN inj juga meminta kepada pemerintah untuk membuka daerah persebaran PDP dam ODP tersebut. Sehingga, bisa dibuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengantisipasi jumlah kasus di daerah tersebut tidak meningkat dan masyarakat juga lebih berhati-hati untuk menjaga diri dan keluarganya.
"Saya berharap data itu bisa dilengkapi dengan data persebarannyam katakanlah itu hanya 100 ribu tapi kita perlu tahu sebenarnya di Jakarta itu berapa puluh ribu orang, di Surabaya berapa puluh ribu orang, di Bandung berapa puluh ribu orang, dan kota-kota lainnya berapa dan seterusnya," ujarnya.
"Dengan begitu, dengan membuka data itu kita bisa membuka peta persebaran daerah-daerah merah dan rawan. Masyarakat secara luas bisa mengantisipasi agar bisa menghindari tempat-tempat tersebut dan mereka juga bisa mengingatkan kepada keluarganya dan juga orang-orang sekitarnya tentang bahaya dari pada virus corona ini," imbuh Saleh.
Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhamamdiyah itu, kalau cuma datanya saja tanpa daerah pemetaannya, dia khawatir masyarakat berpikirnya bahwa pandemi ini hanya ada di zona tertentu atau daerah tertentu saja. Padahal di daerah lain di seluruh provinsi pun sebetulnya sudah menyebar. Pemda pun akan lebih mudah membuat kebijakan untuk mengatasinya.
"Kemudian, data persebaran dibuka ke publik, kita berharap pemerintah bisa menentukan strategi-strategi khusus Covid-19 ini. Misalnya kalau di daerah A jauh lebih banyak dibanding daerah lainnya tentu alat-alat kesehatan dan tenaga medis lebih banyak dihibahkan ketimbang daerah lainnya," terang Saleh.
Terlebih, dia melihat bahwa tidak ada hal yang dilanggar jika data daerah persebaran ini buka ke publik, karena tidak menyebut nama orangnya ataupun alamat lengkapnya di mana, serta tidak menyebut orang itu kontak dengan siapa. Yang hanya disebut nama daerah tertentu ini ditemukan sekian banyak orang.
"Dan saya juga yakin masyarakatdi daerah yang disebutkan banyak yang positif, yang sudah banyak ODP-nya tidak keberatan daerahnya disebut, justru kita membantu mereka dalam melakukan antisipatif sehingga mereka dan keluarganya terjaga," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
