Kebijakan Populis Vs Kebijakan Rasional

Apabila rencana tersebut didukung oleh orang tua maka pertanyaannya adalah apakah orang tua mau melepaskan tugas dan tanggungjawab terhadap pembinaan anak-anaknya sendiri? Atau orang tua sudah tidak memiliki pola pengasuhan yang tepat untuk anaknya sehingga akhirnya menyerahkan kepada pihak lain? Ini secara langsung mengindikasikan bahwa orang tua menghindari tuduhan sebagai orang tua yang memiliki hak dan kewajiban.

Kedua, kebijakan publik harus mudah diukur untuk mengetahui sejauh mana terjadi progres kemajuan dapat dicapai. Ini berimplikasi bahwa kebijakan seyogianya disesuaikan dan diadaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi dan politik atau secara sederhana diartikan sebagai harus rasional. Implikasi dari hal ini bahwa harus ada kejelasan indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan. Misalnya, apabila ada rencana untuk mengirimkan “murid-murid nakal” ke barak tentara selama beberapa bulan, apakah sudah ada indikator yang jelas dan terukur terkait apa target bulan pertama dan setertusnya? Juga harus jelas indikator apabila yang terjadi justru si murid semakin stress ketika mengalami gemblengan di barak.

Menghindari Kekeliruan
Sebuah kekeliruan apabila kebijakan tertentu hanya dibuat untuk tujuan popularitas atau kebijakan populis dan dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Bill Jenkins yang dikutip Michael Hill (1993:34) dalam The Policy Process mengatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Kebijakan harus dapat menghindarkan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak tertentu. Artinyam ketika kebijakan yang akan dibuat sudah memiliki regulasi atau payung hukum di atasnya maka sebaiknya merujuk pada regulasi yang sudah ada. Ini sekaligus untuk menghindari kesan adanya ketidakpercayaan terhadap peraturan pemerintah pusat atau ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang memang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Kebijakan yang dibuat seyogianya dapat memastikan keadilan dan kebermanfaatan bagi berbagai pihak. Kelalaian terhadap pertimbangan rasional tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pihak tertentu sebagai sasaran kebijakan. Tampaknya tidak cukup bijak apabila indikator keberhasilan sebuah kebijakan dilihat dari praktik baik hanya pada daerah-daerah tertentu saja.

Kebijakan seyogianya memperhatikan norma sifat umum sebuah kebijakan. Pertama, kompleksitas yaitu dimana kebijakan itu terkait dengan banyak aspek, berwawasan luas, dan mengaitkan banyak pihak. Kedua, dinamis yaitu bahwa kebijakan tidak bisa stagnan atau statis yang berarti memiliki peluang untuk dipengaruhi baik dari faktor exogenous atau dari luar dan faktor internal, serta konsekuensi kebijakan sebelumnya. Ketiga, kebijakan sebagai sebuah keputusan ditetapkan melalui proses pemilihan yang terbaik di antara berbagai alternatif; dan berimplikasi adanya aksi kebijakan atau rencana aksi sebagai tindaklanjut dalam tataran implementasi.