Kebijakan Berdasarkan Kebutuhan (Siapa)?
Kamis, 16 April 2026 - 22:20 WIB
loading...
Hendarman - Ketua Tim Pakar JFAK INAKI/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor.
A
A
A
HENDARMAN
Ketua Tim Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor
Yang sekarang ramai dalam pemberitaan yaitu berita serangan diluncurkan, rudal dibalas, dan ketegangan meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan sederhana tapi mendasar muncul, sebenarnya ini kebijakan atau keputusan siapa?
Apakah perang ini lahir dari satu tombol yang ditekan oleh segelintir elite di ruang tertutup? Ataukah ia merupakan hasil dari keputusan kolektif yaitu gabungan kepentingan negara, tekanan aliansi, dan kalkulasi politik yang saling bertumpuk?
Fenomena dengan mempertanyakan kebijakan itu sebenarnya kebutuhan siapa juga dapat dianalogikan pada berbagai kebijakan sektor pembangunan belakangan ini. Suatu hal yang dapat diamati di ruang publik adalah tanda tanya, polemik, dan diskursus. Protes dari target atau penerima kebijakan menjadi bukti. Pernyataan ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan mengisi interaksi dinamis dalam berbagai media sosial yang menggiring kepada pertanyaan kritis. Pertanyaan terkait dugaan adanya ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dimaksud di lapangan akibat persepsi yang tidak sama di antara mereka.
Yang menarik, para pembuat kebijakan cenderung menanggapi kendala implementasi dengan jawaban sederhana dan singkat tanpa menjelaskan dengan pasti faktor penyebab masalah. Juga terkadang tidak memberikan alternatif solusi segera untuk mengatasi masalah. Yang mengkhawatirkan jawaban malah menyebabkan kekacauan berpikir publik. Juga inkonsistensi jawaban antara pejabat pmbuat pernyataan padahal mereka bersal dari institusi yang sama.
Padahal, teori dan literatur mengatakan bahwa kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan seyoginya dapat menjelaskan mengapa diperlukan, dan dampak akibat adanya kebijakan tersebut (Thomas R. Dye, 1981). Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu”. Hal yang sama dikatakan James Andersen bahwa kebijakan publik merupakan “A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern” (serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu diterapkan seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Ketua Tim Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor
Yang sekarang ramai dalam pemberitaan yaitu berita serangan diluncurkan, rudal dibalas, dan ketegangan meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan sederhana tapi mendasar muncul, sebenarnya ini kebijakan atau keputusan siapa?
Apakah perang ini lahir dari satu tombol yang ditekan oleh segelintir elite di ruang tertutup? Ataukah ia merupakan hasil dari keputusan kolektif yaitu gabungan kepentingan negara, tekanan aliansi, dan kalkulasi politik yang saling bertumpuk?
Fenomena dengan mempertanyakan kebijakan itu sebenarnya kebutuhan siapa juga dapat dianalogikan pada berbagai kebijakan sektor pembangunan belakangan ini. Suatu hal yang dapat diamati di ruang publik adalah tanda tanya, polemik, dan diskursus. Protes dari target atau penerima kebijakan menjadi bukti. Pernyataan ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan mengisi interaksi dinamis dalam berbagai media sosial yang menggiring kepada pertanyaan kritis. Pertanyaan terkait dugaan adanya ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dimaksud di lapangan akibat persepsi yang tidak sama di antara mereka.
Yang menarik, para pembuat kebijakan cenderung menanggapi kendala implementasi dengan jawaban sederhana dan singkat tanpa menjelaskan dengan pasti faktor penyebab masalah. Juga terkadang tidak memberikan alternatif solusi segera untuk mengatasi masalah. Yang mengkhawatirkan jawaban malah menyebabkan kekacauan berpikir publik. Juga inkonsistensi jawaban antara pejabat pmbuat pernyataan padahal mereka bersal dari institusi yang sama.
Padahal, teori dan literatur mengatakan bahwa kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan seyoginya dapat menjelaskan mengapa diperlukan, dan dampak akibat adanya kebijakan tersebut (Thomas R. Dye, 1981). Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu”. Hal yang sama dikatakan James Andersen bahwa kebijakan publik merupakan “A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem of matter of concern” (serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu diterapkan seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Lihat Juga :
