Kebijakan Berbasis Data dan Informasi Cenderung Konvensional?

Hendarman
Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

Kegalauan adanya kebijakan sejumlah kementerian/lembaga yang selalu berubah-ubah belakangan ini, dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Kegalauan ini dapat dipahami karena setelah ditetapkannya sebuah kebijakan, para target kebijakan akan segera menindaklanjuti secara operasional dalam bentuk rencana aksi. Kebiasaan ini untuk mengantisipasi kemungkinan kendala sebagai implikasi kebijakan atau pengambilan keputusan.

Yang menarik belakangan ini adalah munculnya sebuah fenomena baru dalam penetapan kebijakan atau pengambilan keputusan. Fenomena baru tersebut diungkapkan atau diumumkan melalui pemanfaatan media berupa konten yang diviralkan. Hal yang sifatnya khusus atau privat dalam konteks hubungan pimpinan dan bawahan, menjadi konsumsi publik. Ditengarai bahwa ada beberapa latar belakang mengapa fenomena ini dilakukan melalui proses konten. Misalnya, kemungkinan untuk membuat pelaku jera karena kesalahannya diketahui publik, atau membuat yang lainnya tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau menjadi bagian menghadirkan rasa “ketakutan” bagi bawahan.

Secara teori, kebijakan termasuk pengambilan keputusan merupakan aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur dan terarah. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perilaku pembuatan kebijaka atau pengambilan keputusan. Salah satunya dikatakan Gibson (2006) dalam tulisannya “teaching ethical decision making: designing a personal value portrait to ignite creativity and promote personal engagement in case method analysis”. Ia mengatakan perilaku memengaruhi termasuk etika, nilai, kepribadian, kecenderungan risiko, potensi disonansi, dan peningkatan komitmen. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kualitas cara individu mengevaluasi pilihan, membuat pilihan, dan berpotensi menyebabkan bias dalam keputusan mereka.
Fenomena ini (mungkin) akan menjadi suatu perilaku yang mendapat sebuah pengakuan sebagai sebuah norma apabila memang masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menerima dengan obyektif. Artinya, ke depan mungkin akan terjadi bahwa tanpa melakukan komunikasi secara langsung melalui sebuah proses perumusan kebijakan atau proses pengambilan keputusan maka pernyataan yang disampaikan dalam bentuk konteks yang diviralkan diakui sebagai sebuah peraturan atau keputusan resmi dan legal.

Bagaimana dengan pendapat bahwa perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan adanya bukti atau data dan informasi (evidence-based)?