Syarat Dukungan Calon Independen Sulit, Ini Alasan DPR

JAKARTA - Syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dinilai sangat berat. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa punya argumen untuk menjawabnya.

Menurut dia, naiknya syarat KTP untuk calon independen dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 (UU Pilkada) bertujuan meyakinkan calon bersangkutan benar-benar ingin berkontestasi, bukan sekadar meramaikan pilkada alias ”calon-calonan”.

“Kan tidak jarang juga di beberapa daerah calon perseorangan dari pilkada ke pilkada itu-ada aja. Perlu juga untuk memperkuat basis legitimasi dia aja, walaupun perseorangan dia sudah punya modal sosial yang memadai dari masyarakat,” kata Saan kepada SINDO Media, Jumat (4/9/2020).

“Sekaligus sebagai pembuktian bahwa masyarakat juga memberikan kepercayaan pada dia dengan memberikan KTP-nya,” tambahnya.

(Baca: Jalan Terjal Calon Independen)

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini membantah jika parpol dianggap menjegal calon perseorangan lewat dukungan syarat tersebut. Menurutnya, kalau calon perseorangan memang memiliki akseptabilitas yang memadai, dipercaya dan masyarakat menggantungkan harapan pada mereka, tentu masyarakat secara sukarela memberikan dukungannya lewat KTP.

“Dia akan berat dengan cost politik manakala dia membeli KTP itu. Kalau kelilingnya, kalau dia sudah bicara jaringan kan tidak perlu muter juga, kecuali dia tidak punya networking,” ujar Saan.