DPR Desak Kemenag Minta Kepastian Jadwal Jemaah Umrah ke Arab Saudi
Minggu, 01 Maret 2020 - 16:30 WIB
DPR Desak Kemenag Minta Kepastian Jadwal Jemaah Umrah ke Arab Saudi
A
A
A
JAKARTA - Moratorium atau penangguhan kunjungan ke Arab Saudi akibat penyebaran virus Corona (Covid-19) bagi jamaah ibadah umrah menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. (Baca juga: Saudi Tangguhkan Umrah, Pemerintah Didesak Segera Bentuk Crisis Centre)
Anggota Komisi VIII DPR Ina Amania mengingatkan agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal kepastian berakhirnya moratorium umrah. (Baca juga: Tertunda ke Tanah Suci, Calon Jamaah Umrah Bebas Biaya Tambahan)
“Hal yang berat memang mengingat Pemerintah Saudi berusaha melakukan tindakan preventif. Namun Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama terus kita dorong agar bergerak cepat memastikan hak para jamaah umrah bisa didapatkan” kata Ina, Minggu (1/3/2020).
Politisi PDIP ini juga meminta agar jangan ada pungutan liar (pungli) bagi jamaah maupun calon jamaah yang akan berangkat akibat adanya moratorium umrah ini. “Jangan sampai ada potongan biaya karena masalah ini (penangguhan keberangkatan). Saya wanti-wanti jangan ada pungutan liar di luar ketetapan biaya layanan umrah. Hak jamaah tetap, tidak boleh ada yang berubah” tegasnya.. (Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Umrah, Pemerintah RI Diminta Penuhi Hak Jamaah)
Mengingat banyak jamaah yang batal berangkat umrah akibat kebijakan tersebut, Ina juga meminta Kemenag untuk bergerak meminta Pemerintah Arab Saudi untuk bisa mendapat kepastian jadwal baru keberangkatan. “Saya minta Kementerian Agama gerak cepat. Pastikan masalah penangguhan ini sampai kapan. Yang perlu reschedule bisa segera berangkat, yang akan berangkat juga dapat kepastian. Ini kan soal ibadah, jadi gak bisa main-main,” katanya.
Anggota Komisi VIII DPR Ina Amania mengingatkan agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal kepastian berakhirnya moratorium umrah. (Baca juga: Tertunda ke Tanah Suci, Calon Jamaah Umrah Bebas Biaya Tambahan)
“Hal yang berat memang mengingat Pemerintah Saudi berusaha melakukan tindakan preventif. Namun Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama terus kita dorong agar bergerak cepat memastikan hak para jamaah umrah bisa didapatkan” kata Ina, Minggu (1/3/2020).
Politisi PDIP ini juga meminta agar jangan ada pungutan liar (pungli) bagi jamaah maupun calon jamaah yang akan berangkat akibat adanya moratorium umrah ini. “Jangan sampai ada potongan biaya karena masalah ini (penangguhan keberangkatan). Saya wanti-wanti jangan ada pungutan liar di luar ketetapan biaya layanan umrah. Hak jamaah tetap, tidak boleh ada yang berubah” tegasnya.. (Baca juga: Arab Saudi Tangguhkan Umrah, Pemerintah RI Diminta Penuhi Hak Jamaah)
Mengingat banyak jamaah yang batal berangkat umrah akibat kebijakan tersebut, Ina juga meminta Kemenag untuk bergerak meminta Pemerintah Arab Saudi untuk bisa mendapat kepastian jadwal baru keberangkatan. “Saya minta Kementerian Agama gerak cepat. Pastikan masalah penangguhan ini sampai kapan. Yang perlu reschedule bisa segera berangkat, yang akan berangkat juga dapat kepastian. Ini kan soal ibadah, jadi gak bisa main-main,” katanya.
(cip)
