Putusan MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Harapan Baru Pemerintah
Senin, 02 Desember 2024 - 15:39 WIB
loading...
A
A
A
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa aturan ini bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai dalam kerangka kewenangan penuh bagi KPK. Dengan putusan ini, KPK tidak lagi mewajibkan penyerahan kasus korupsi yang melibatkan oknum militer kepada Oditurat Peradilan Militer. Sebaliknya, KPK punya hak penuh untuk menangani kasus tersebut hingga tuntas, selama proses penegakan hukumnya dimulai oleh lembaga anti-rasuah ini.
Baca juga: MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi di Militer, Ini Respons Mabes TNI
"Selama ini terdapat celah hukum yang membuat KPK terlihat ragu dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan militer. Misalnya, kejadian korupsi Basarnas yang melibatkan anggota militer menunjukkan bahwa ketidaksepahaman antara peradilan sipil dan militer dapat menghambat penegakan hukum," tuturnya.
Dalam konteks ini, lanjut dia, putusan MK memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi KPK. Dengan dasar hukum yang kuat, KPK kini memiliki pijakan untuk menangani perkara yang melibatkan institusi militer tanpa harus khawatir dengan tarik-menarik yang diumumkan.
Pieter Zulkifli melanjutkan, hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan yang sering terjadi ketika militer menangani kasus korupsi di tubuhnya sendiri. Pasalnya, korupsi di tubuh militer kerap kali dibayangi oleh kultur tertutup, hierarki yang kaku, dan ketergantungan pada sistem internal.
"Jeruk makan jeruk adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini, yang berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum secara objektif dan transparan," ungkapnya.
Di sisi lain, Pieter memandang tantangan politik tidak bisa diabaikan. Dengan koalisi politik yang tidak sepenuhnya solid, Prabowo harus cerdik dalam mengelola dinamika kekuasaan. Dia mengatakan komposisi politik yang ada, dengan hanya PAN sebagai sekutu setia Gerindra, membuat posisi Prabowo rentan terhadap serangan politik.
Baca juga: MK Putuskan KPK Berwenang Usut Korupsi di Militer, Ini Respons Mabes TNI
"Selama ini terdapat celah hukum yang membuat KPK terlihat ragu dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan militer. Misalnya, kejadian korupsi Basarnas yang melibatkan anggota militer menunjukkan bahwa ketidaksepahaman antara peradilan sipil dan militer dapat menghambat penegakan hukum," tuturnya.
Dalam konteks ini, lanjut dia, putusan MK memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi KPK. Dengan dasar hukum yang kuat, KPK kini memiliki pijakan untuk menangani perkara yang melibatkan institusi militer tanpa harus khawatir dengan tarik-menarik yang diumumkan.
Pieter Zulkifli melanjutkan, hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan yang sering terjadi ketika militer menangani kasus korupsi di tubuhnya sendiri. Pasalnya, korupsi di tubuh militer kerap kali dibayangi oleh kultur tertutup, hierarki yang kaku, dan ketergantungan pada sistem internal.
"Jeruk makan jeruk adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini, yang berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum secara objektif dan transparan," ungkapnya.
Di sisi lain, Pieter memandang tantangan politik tidak bisa diabaikan. Dengan koalisi politik yang tidak sepenuhnya solid, Prabowo harus cerdik dalam mengelola dinamika kekuasaan. Dia mengatakan komposisi politik yang ada, dengan hanya PAN sebagai sekutu setia Gerindra, membuat posisi Prabowo rentan terhadap serangan politik.
Lihat Juga :
