Putusan MK Perkuat Kewenangan KPK Tangani Korupsi Militer Jadi Harapan Baru Pemerintah

Apalagi, sambungnya, beberapa hakim MK kerap kali dianggap memiliki afiliasi politik tertentu. "Dalam situasi ini, strategi 'diam dan bertindak dalam senyap' mungkin lebih efektif daripada retorika dan gembar-gembor di media yang justru memperkeruh suasana," imbuhnya.

Pieter menekankan Prabowo sebagai seorang pemimpin yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam menghadapi berbagai medan pertempuran diharapkan dapat membawa pendekatan yang senyap namun efektif dalam memberantas korupsi, sehingga sikap hati-hati tetap diperlukan. "Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik sambil memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana belaka,” katanya.

Dia juga memandang perjalanan melawan korupsi di Tanah Air masih panjang. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang tegas, tetapi juga oleh keberanian untuk bertindak di tempat tersembunyi, sebagaimana dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin yang bekerja tanpa membutuhkan pujian.

Dia mengutip pesan Mark Twain yang menyebut bahwa politik adalah satu-satunya profesi yang memungkinkan seseorang berbohong, mencuri, menipu, bahkan merampok kepentingan rakyat dan tetap dihormati. Dalam lingkungan politik yang sering kali munafik, kepemimpinan yang amanah, tegas, dan berintegritas adalah harapan terakhir bagi rakyat.

Maka itu, dia kembali menegaskan keputusan ini adalah langkah maju dari MK. Pieter Zulkilfi menyatakan dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi ancaman yang membayangi masa depan Indonesia. “Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan strategi yang matang, sistem hukum yang tegas, dan keberanian untuk bertindak tanpa pandang bulu,” pungkasnya.