Ancaman Perkotaan: Sampah dan Air Bersih

Dinamika Problematika Perkotaan

Hingga kini, perkotaan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti anak jalanan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, pemukiman kumuh, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Meski semua berbagai permasalahan tersebut merupakan hal penting yang perlu diselesaikan, dua isu paling mendesak saat ini adalah sampah dan ketersediaan air bersih. Pasalnya, keduanya tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.

Douglass North – seorang ekonom kelembagaan – menyoroti pentingnya aturan formal dan informal dalam memengaruhi kinerja suatu sistem. Dalam konteks perkotaan, kelembagaan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih berjalan optimal. Artinya, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya transparansi, serta minimnya penegakan aturan membuat masalah ini semakin sulit diatasi.

Misalnya, pengelolaan sampah seringkali terjebak dalam fragmentasi kelembagaan. Banyak kota di Indonesia belum memiliki sistem terpadu untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.

Hal ini bertentangan dengan prinsip "institusi sebagai alat koordinasi," di mana kelembagaan harus dapat menyatukan aktor-aktor yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ketika sistem kelembagaan tidak mendukung kerja sama yang efektif, hasilnya adalah pengelolaan sampah yang tidak maksimal, seperti sampah yang menumpuk di TPA atau tidak terolah dengan baik.

Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi lonjakan produksi sampah, yang sebagian besar berasal dari aktivitas ekonomi seperti hotel, restoran, dan industri pengolahan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, Indonesia memproduksi sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan lebih dari separuhnya berasal dari wilayah perkotaan. Sayangnya, hanya sekitar 55% sampah yang berhasil dikelola secara optimal.

Ketersediaan air bersih pun menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan penduduk di perkotaan – baik melalui kelahiran maupun migrasi – terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa, dengan mayoritas bertempat tinggal di kota-kota besar. Lonjakan populasi ini menimbulkan tekanan besar terhadap ketersediaan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur, serta permintaan air bersih yang kian tinggi.

Akibatnya, sumber daya air mulai menunjukkan tanda-tanda krisis, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Hasil laporan UNICEF Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 11 juta penduduk Indonesia masih kesulitan mengakses air bersih pada tahun 2023. Kondisi ini diperparah oleh limbah domestik dan industri yang mencemari sungai-sungai utama di perkotaan.