Pesan-Pesan Pemenang Hadiah Nobel 2024

Sentralisasi yang berjalan sukses di China merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan adaptasi, inovasi, dan pembelajaran dari kesalahan masa lalu. China memiliki sejarah panjang dalam membangun koordinasi antara pusat dan daerah serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Keberhasilan ekonomi China bukanlah hasil dari kebijakan sentralisasi yang diterapkan secara mendadak, tetapi dari proses koordinasi yang telah terjalin dan matang sejak zaman kekaisaran.

Berdasarkan pandangan para penerima Nobel tersebut, meniru model sentralisasi China tanpa memperhitungkan proses historis yang mendukungnya adalah tindakan yang berisiko. Banyak negara yang mencoba menerapkan model sentralistik dengan cepat justru berakhir dengan kegagalan. Tak sedikit negara-negara yang belum memiliki struktur kelembagaan yang matang sering kali terbukti terjebak dalam korupsi dan konflik internal saat mencoba mengadopsi sistem sentralistik tanpa proses koordinasi yang baik.

Oleh karenanya, penting untuk memahami bahwa keberhasilan China bukan semata-mata karena sentralisasi, melainkan hasil dari kelembagaan yang matang dan kuat. Artinya, negara-negara lain tidak bisa serta merta meniru model China hanya dengan menerapkan kebijakan sentralistik.

Negara perlu membangun koordinasi dan kolaborasi di semua tingkatan pemerintahan dan memastikan bahwa kelembagaan negara tersebut telah cukup kuat untuk mendukung kebijakan tersebut. Seperti yang diingatkan oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson bahwa keberhasilan dalam mengadopsi kebijakan sentralistik memerlukan proses panjang yang melibatkan pembangunan institusi yang inklusif dan kuat.

Kepemimpinan Berbasis Norma dan Nilai

Kepemimpinan yang berbasis pada norma dan nilai-nilai yang baik memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mengurangi kecurigaan terhadap pemimpin dan lembaga yang ada. Menurut Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson, salah satu kunci keberhasilan institusi dalam suatu negara adalah adanya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai yang adil, transparan, dan inklusif.

Tatkala kepemimpinan tersebut mampu menunjukkan komitmen terhadap norma-norma baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya membuat implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Kepemimpinan yang berdasarkan nilai tidak hanya menciptakan legitimasi bagi pemerintah, tetapi juga mengurangi resistensi dan kecurigaan dari masyarakat.

Acemoglu dan Robinson menyoroti bahwa di negara-negara dengan institusi ekstraktif, di mana kepemimpinan seringkali berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, masyarakat cenderung curiga dan tidak percaya terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, di negara-negara dengan institusi yang inklusif dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, masyarakat lebih terbuka untuk mendukung kebijakan pemerintah karena adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan umum.

Kepemimpinan yang berlandaskan norma dan nilai dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa ketika pemimpin mampu membangun institusi yang inklusif dan transparan, maka para pemimpin tersebut mutlak secara efektif dapat mencegah korupsi dan memastikan bahwa sumber daya digunakan semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhasil, dalam jangka panjang pun akan tercipta stabilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi kesenjangan.

Pada intinya, kepemimpinan yang berbasis pada norma dan nilai-nilai baik tidak hanya membangun kepercayaan publik, melainkan juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberhasilan kebijakan dan stabilitas sosial. Kepemimpinan yang beretika dipastikan akan mampu mewujudkan institusi yang inklusif dan efektif. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Semoga.