Evidence Base Policy

Melalui basis data yang lebih baik, tentu kualitas kebijakan akan lebih baik. Hal ini terbukti kita merupakan salah satu negara dengan penanganan covid terbaik.

Pada saat awal Covid-19, banyak pihak sedikit kalang kabut diawal kemunculannya. Karena baru disadari krisis Kesehatan (covid) ternyata sudah mulai menyerang sosial dan ekonomi, dan ini merupakan kejadian baru yang dihadapi oleh pemerintah dan Masyarakat.

Saat itulah, pendataan tentang keluarga miskin (per Alamat) serta industri yang masih produktif dianalisis. Termasuk, muncul kesadaran bahwa keualitas data yang dimiliki negara masih tersebar dan beragam kualitasnya.

Penanganan yang terukur dan tepat, karena di-support data menjadikan efektifitas kebijakan dapat dirasakan secara langsung dan cepat. Untuk itu, pemerintah membuat usulan “satu data” yang akan sangat membantu, karena adanya integrasi data dari berbagai kementrian, lembaga maupun masyarakat.

Akurasi Tindakan
Pengalaman pengelolaan Covid-19 yang berhasil, memberikan pelajaran tentang akurasi dan kecepatan kebijakan menjadi sangat penting. Proses perumusan kebijakan dituntut sangat reaktif dengan bekal data yang (semestinya) transparan, terukur, efektif, dan efisien.

Beberapa langkah kuratif dalam pelaksanaan kebijakan, terbukti belum cukup efektif untuk membendung laju persebaran Covid-19, hingga pemerintah perlu lebih mengefektifkan pencegahan yang juga sudah dilakukan di daerah-daerah. Salah satu penyebabnya, bisa jadi karena data sebagai dasar pembuatan kebijakan, tidak lagi sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mengingat cepatnya perubahan. Oleh karena itu, ketersediaan big data semestinya bisa mendukung perumusan kebijakan agar kinerjanya lebih akurat.

Big data untuk melihat kinerja pelaku ekonomi (UMKM) sempat dilakukan oleh platform digital Qasir dalam menganalisis kondisi ekonomi secara real time di Malang Raya. Qasir mampu meng-captures beberapa gambaran riil dari hasil olah big data sebagai bahan risetnya.