Maju Munas Golkar, Pengamat: Airlangga Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan
Rabu, 27 November 2019 - 19:00 WIB
Maju Munas Golkar, Pengamat: Airlangga Sebaiknya Tak Rangkap Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019 nanti.
Terkait hal itu, pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum Partai. "Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, Rabu (27/11/2019).
Apabila hal itu tetap dilakukan maka kinerjanya sebagai menteri tidak akan optimal. Apalagi Airlangga mengemban tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. "Karena kalau seorang menteri kerjanya engga fokus pasti kerjanya engga optimal ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.
Menurut dia, apabila Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan. Terlebih situasi ekonomi global saat ini sangat tidak ideal. Dimana ada bayang-bayang resesi menggelayuti laju perekonomian dunia. "Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.
Seperti diketahui, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode I tidak pernah tercapai. Dengan demikian perlu kerja keras para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Bahkan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini. Pasalnya, situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional, imbasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan. "Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja minus 0,01% dari yang diharapkan pemerintah. "Sementara, Indonesia stabil, hanya sekitar 0,1%," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 akan berada level 5,08%. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3% yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.
Terkait hal itu, pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, sebaiknya seorang pejabat publik tidak rangkap jabatan, termasuk menjadi ketua umum Partai. "Sebenarnya pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan," kata Enny, Rabu (27/11/2019).
Apabila hal itu tetap dilakukan maka kinerjanya sebagai menteri tidak akan optimal. Apalagi Airlangga mengemban tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. "Karena kalau seorang menteri kerjanya engga fokus pasti kerjanya engga optimal ya gimana mau memperbaiki ekonomi," kata dia.
Menurut dia, apabila Airlangga ingin perekonomian Indonesia menjadi lebih baik seperti target Presiden Jokowi, maka sebaiknya dia tidak rangkap jabatan. Terlebih situasi ekonomi global saat ini sangat tidak ideal. Dimana ada bayang-bayang resesi menggelayuti laju perekonomian dunia. "Jadi intinya baiknya tidak rangkap jabatan karena kalau rangkap jabatan kerjanya tidak optimal," kata dia.
Seperti diketahui, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi di periode I tidak pernah tercapai. Dengan demikian perlu kerja keras para menteri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Bahkan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku pasrah dengan situasi ekonomi global saat ini. Pasalnya, situasi ini tidak begitu menguntungkan bagi perekonomian nasional, imbasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal bakal lebih rendah dari yang diharapkan. "Ekonomi mengalami pelemahan di berbagai belahan dunia," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja minus 0,01% dari yang diharapkan pemerintah. "Sementara, Indonesia stabil, hanya sekitar 0,1%," katanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani pernah menyebut pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 akan berada level 5,08%. Angka tersebut jauh di bawah target APBN sebesar 5,3% yang dikoreksi kembali pada Juli lalu.
(cip)
