Paradoks Sistem PBB dan Eksistensi Taiwan
Kamis, 26 September 2024 - 14:39 WIB
loading...
A
A
A
Senat Parlemen Australia dan Dewan Perwakilan Rakyat Parlemen Belanda baru-baru ini juga mengeluarkan mosi yang menyatakan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak menetapkan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Mereka juga tidak mempunyai kualifikasi untuk mengecualikan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
Republik China (Taiwan) adalah negara yang berdaulat, merdeka dan tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat China. Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan dapat mewakili 23,5 juta penduduk Taiwan di dunia internasional.
Republik Rakyat China tidak pernah memerintah Taiwan. Dan Taiwan jelas bukan bagian dari Republik Rakyat China.
Hal ini merupakan status quo Selat Taiwan saat ini dan juga merupakan fakta objektif yang diakui secara internasional. Upaya Beijing untuk memaksakan “Prinsip Satu Tiongkok” kepada negara-negara lain dan organisasi internasional telah melanggar kemerdekaan politik negara lain dan hanya akan meningkatkan antipati rakyat Taiwan dan komunitas internasional terhadap perilaku intimidasi dan tirani dari Tiongkok.
Dengan menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB sebagai senjata, Beijing terus menyebarluaskan narasi palsu bahwa Taiwan adalah bagian dari China demi membangun dasar hukum menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, China secara sepihak menyatakan bahwa Selat Taiwan dan perairan 10 mil di lepas pantai timur Taiwan akan ditetapkan sebagai laut teritorial Tiongkok.
Kemudian, China mengabaikan risiko keselamatan penerbangan regional dan secara sepihak mengumumkan perubahan rute penerbangan M503, W122 dan W123. Ditambah lagi baru-baru ini China mengumumkan “Coast Guard Law” yang memungkinkan personelnya untuk memasuki perairan yang disengketakan dan naik serta memeriksa kapal dengan maksud memperkuat klaim teritorial palsu dan memperluas pengaruh China.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Beijing berupaya mengubah status quo secara sepihak di Selat Taiwan, memperluas otoritarianisme di kawasan Indo-Pasifik, dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global.
Taiwan adalah mitra dagang dan ekonomi penting yang memainkan peran krusial dalam rantai pasokan global. Taiwan memiliki klaster industri semikonduktor terlengkap di dunia yang memproduksi lebih dari 60% chip dan 92% chip tercanggih bagi kebutuhan global.
Apabila China menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan, diperkirakan akan menyebabkan kerugian ekonomi global yang sangat besar yaitu lebih dari USD10 triliun atau sekitar 10% dari total GDP global. Skala kerugian yang lebih besar dari perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Selat Taiwan adalah jalur penting transportasi laut dan transportasi udara global. Lebih dari 40% kargo maritim global melewati Selat Taiwan. Setiap tahun, sekitar 2 juta penerbangan dan 72 juta penumpang lepas landas, mendarat dan transfer di “Taipei Flight Information Region (Taipei FIR)” yang berada di bawah tanggung jawab Taiwan.
Selain itu, jumlah warga negara asing dari Asia Tenggara yang saat ini tinggal di Taiwan melebihi 1.000.000 orang. Termasuk di antaranya sekitar 400.000 orang warga negara Indonesia.
Republik China (Taiwan) adalah negara yang berdaulat, merdeka dan tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat China. Hanya pemerintah yang dipilih rakyat Taiwan dapat mewakili 23,5 juta penduduk Taiwan di dunia internasional.
Republik Rakyat China tidak pernah memerintah Taiwan. Dan Taiwan jelas bukan bagian dari Republik Rakyat China.
Hal ini merupakan status quo Selat Taiwan saat ini dan juga merupakan fakta objektif yang diakui secara internasional. Upaya Beijing untuk memaksakan “Prinsip Satu Tiongkok” kepada negara-negara lain dan organisasi internasional telah melanggar kemerdekaan politik negara lain dan hanya akan meningkatkan antipati rakyat Taiwan dan komunitas internasional terhadap perilaku intimidasi dan tirani dari Tiongkok.
Dengan menggunakan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB sebagai senjata, Beijing terus menyebarluaskan narasi palsu bahwa Taiwan adalah bagian dari China demi membangun dasar hukum menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, China secara sepihak menyatakan bahwa Selat Taiwan dan perairan 10 mil di lepas pantai timur Taiwan akan ditetapkan sebagai laut teritorial Tiongkok.
Kemudian, China mengabaikan risiko keselamatan penerbangan regional dan secara sepihak mengumumkan perubahan rute penerbangan M503, W122 dan W123. Ditambah lagi baru-baru ini China mengumumkan “Coast Guard Law” yang memungkinkan personelnya untuk memasuki perairan yang disengketakan dan naik serta memeriksa kapal dengan maksud memperkuat klaim teritorial palsu dan memperluas pengaruh China.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Beijing berupaya mengubah status quo secara sepihak di Selat Taiwan, memperluas otoritarianisme di kawasan Indo-Pasifik, dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global.
Taiwan adalah mitra dagang dan ekonomi penting yang memainkan peran krusial dalam rantai pasokan global. Taiwan memiliki klaster industri semikonduktor terlengkap di dunia yang memproduksi lebih dari 60% chip dan 92% chip tercanggih bagi kebutuhan global.
Apabila China menggunakan kekerasan untuk menyerang Taiwan, diperkirakan akan menyebabkan kerugian ekonomi global yang sangat besar yaitu lebih dari USD10 triliun atau sekitar 10% dari total GDP global. Skala kerugian yang lebih besar dari perang Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Selat Taiwan adalah jalur penting transportasi laut dan transportasi udara global. Lebih dari 40% kargo maritim global melewati Selat Taiwan. Setiap tahun, sekitar 2 juta penerbangan dan 72 juta penumpang lepas landas, mendarat dan transfer di “Taipei Flight Information Region (Taipei FIR)” yang berada di bawah tanggung jawab Taiwan.
Selain itu, jumlah warga negara asing dari Asia Tenggara yang saat ini tinggal di Taiwan melebihi 1.000.000 orang. Termasuk di antaranya sekitar 400.000 orang warga negara Indonesia.
