Soal Ibu Kota Baru, DPR Minta Pemerintah Lanjutkan Kajian Lebih Detail

JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan persiapan pembangunan ibu kota negara (IKN) , menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

“Komisi V DPR dapat memahami penjelasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas tentang pembiayaan dan kesiapan infrastruktur Rencana pemindahan ibu kota negara,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus membacakan simpulan raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Baca juga: Kemenhub Butuh Rp222,69 T Bangun Transportasi Ibu Kota Baru)

Selanjutnya, kata Lasarus, Komisi V DPR meminta kepada ketiga kementerian ini untuk melanjutkan kajian tentang tahapan-tahapan tahapan rencana pengembangan infrastruktur di ibu kota baru maupun skema pembiayaan yang akan dipergunakan secara lebih detail. (Baca juga: Usung Konsep Modern dan Forest City, Ibu Kota Baru Terbagi Tiga Zona)

“Komisi V DPR meminta kepada Kementerian PUPR, Bappenas dan Kemenhub agar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi ibu kota negara dilakukan setelah diterapkannya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru,” sambung dia.

Politikus PDIP itu melanjutkan, Komisi V DPR meminta pada ketiga kementerian ini agar pemindahan ibu kota ini tetap memperhatikan kearifan lokal dan daerah penyangganya. (Baca juga: Jepang Siap Bantu Atasi Banjir Jakarta dan Bangun Ibu Kota Baru)

“Komisi V DPR akan mengagendakan rapat dengan Kementerian PUPR, Kemenhub dan Bappenas dalam rangka pembahasan lebih lanjut terhadap rencana pemindahan ibu kota negara,” tutupnya.