Bappenas-KSI Luncurkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan
loading...
Kementerian PPN/Bappenas dan KSI mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3). Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan produk pengetahuan yang diproduksi secara dinamis dan masif membutuhkan proses terpadu agar pengetahuan bermanfaat secara komprehensif dan tepat sasaran.
Sejak 2020, untuk membantu proses tersebut di berbagai unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas , Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, MP3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan dalam kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pendistribusian produk pengetahuan untuk perencanaan pembangunan.
MP3 menjadi wadah strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy, dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
"Ke depannya, MP3 semakin diperkaya repositorinya, diperkaya teknik dan metode pemanfaatannya, untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang kita lakukan. Kerja bersama ini akan memperkuat proses perencanaan nasional sehingga lebih padu dan terkendali, untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh,” ujar Himawan Hariyoga dalam KSIxChange#42: Peluncuran Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (14/4/2022).
MP3 yang menjadi bagian kemitraan strategis Pemerintah Australia dan Indonesia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy.
Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.
“Kami senang mengetahui platform MP3 dapat mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house. MP3 juga berguna untuk kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang multidimensi,” tutur Kirsten Bishop, perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.
Sejak 2020, untuk membantu proses tersebut di berbagai unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas , Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, MP3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan dalam kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pendistribusian produk pengetahuan untuk perencanaan pembangunan.
MP3 menjadi wadah strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy, dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
"Ke depannya, MP3 semakin diperkaya repositorinya, diperkaya teknik dan metode pemanfaatannya, untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang kita lakukan. Kerja bersama ini akan memperkuat proses perencanaan nasional sehingga lebih padu dan terkendali, untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh,” ujar Himawan Hariyoga dalam KSIxChange#42: Peluncuran Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (14/4/2022).
MP3 yang menjadi bagian kemitraan strategis Pemerintah Australia dan Indonesia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy.
Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024.
“Kami senang mengetahui platform MP3 dapat mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house. MP3 juga berguna untuk kerja sama lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan untuk menjawab tantangan pembangunan Indonesia yang multidimensi,” tutur Kirsten Bishop, perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.
Lihat Juga :
