Kinerja Staf Khusus Milenial, Antara Tugas dan Kepentingan

Belva mengundurkan diri setelah perusahaan miliknya, Ruangguru, disebut-sebut mendapat keuntungan dari proyek kartu Prakerja. Sementara Andi Taufan melakukan langkah blunder karena mengirimkan surat berkop surat Istana kepada camat-camat di seluruh Indonesia agar mendukung perusahaan miliknya, PT Amartha, untuk membantu penanganan Covid -19.

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menegaskan, seharusnya para stafsus adalah orang-orang yang memiliki kapasitas. Para milenial yang dipilih Presiden saat ini belum mewakili anak muda secara keseluruhan dan belum terlihat peran nyatanya.

"Mungkin pada saat Presiden membuat stafsus ini tidak ada terminologi yang digunakan, sehingga fungsinya dibuat berbeda. Bisa juga ini sebagai etalase, yang dalam bahasa umum dianggap Duta dari anak muda milenial," ujarnya.

Aboebakar menambahkan, kehadiran para stafsus ini belum mewakili keberhasilan anak muda keseluruhan, melainkan hanya kalangan melek digital dan bukan sektor rill.

Namun yang disayangkan, semua stafsus ini a‎dalah wajah digital. Karena teknologi bukanlah persoalan dasar bangsa Indonesia. Persoalan dasar bangsa Indonesia ada di sektor riil, apa yang bisa diproduksi sendiri, apa yang bisa dimakan, dipakai, dan ditanam, itu hal penting.

”Kalaupun harus ada anak muda yang didorong, itu karena dia petani, entrepreneur di sektor manufaktur atau industri riil. Sehingga, bila tugasnya menyampaikan gagasan untuk mendorong anak muda, maka itu akan lengkap, tidak sepihak, tidak pincang, tidak maya atau digital saja, serta tidak ada konflik kepentingan di dalamnya," tambahnya.

Jika melihat kasus yang tengah terjadi pada ketiga staf khusus Presiden ini, pastinya menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang fungsi dan tugas yang sesungguhnya.‎

"Seharusnya para staf khusus ini bisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden. Tapi jika melihat dari permasalahan mengenai terpilihnya Ruangguru sebagai platform penyedia pelatihan kartu Prakerja dan surat yang menggunakan surat berkop Sekretaris Kabinet itu sudah di luar kewenangan mereka. Jika begitu, secara etika tentunya tidak pantas," jelas pengamat politik ‎Arie Sudjito.

Arie menegaskan, surat yang ditujukan untuk seluruh camat Indonesia tersebut menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan konteks memberikan rekomendasi kepada Presiden, tetapi lebih kepada permohonan atau instruksi.

Terkait kasus keterlibatan perusahaan yang dimiliki para stafsus dalam program pemerintah, tentunya menjadi sorotan yang sangat kuat di masyarakat yang ingin mengetahui apakah ada penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya.