Kinerja Staf Khusus Milenial, Antara Tugas dan Kepentingan

JAKARTA - Pada November 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sentuhan baru dalam jajaran pemerintahannya dengan mengangkat 7 staf khusus (stafsus) dari kalangan milenial. Mereka yang terpilih memiliki latar belakang entrepreneur sukses di Indonesia.

Tidak hanya sukses menarik perhatian Presiden, ketujuh stafsus ini juga sukses mengembangkan perusahaan besar di Indonesia. Sebut saja Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Co-Founder Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara. Platform Ruangguru yang didirikan bersama rekannya, Muhammad Iman Usman, pada 2014, kini sudah memiliki lebih dari 15 juta pengguna terdaftar.

Sampai saat ini Ruangguru telah memiliki 4.000 pegawai dan memberikan akses kepada lebih dari 300.000 guru privat. Kini Ruangguru pun telah dipercaya oleh 32 dari 34 provinsi dan lebih dari 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.

Selain Belva, ada pula Andi Taufan Garuda Putra yang berhasil mendirikan perusahaan teknologi financial (fintech) berbasis peer to peer lending bernama PT Amartha Mikro Fintek pada April 2010 lalu. Perusahaan ini bergerak dalam program microfinance yang bermisi menghubungkan pelaku usaha dengan pemodal secara daring.

Ada pula anak pengusaha Chairul Tanjung, Putri Indahsari Tanjung yang mendirikan creativepreneur event creator yang bergerak dalam bidang event organizer. Saat ini, dia juga menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut. Selain itu, Putri juga menjabat Chief Business Officer dari Kreavi, yang merupakan platform yang mewadahi 55 ribu artis dan seniman.

Selain Putri, ada juga Angkie Yudistia, stafsus Jokowi yang penyandang disabilitas. Angkie merupakan pendiri Thisable Enterprise pada 2011. Perusahaan ini bergerak di bidang pemberdayaan kaum penyandang disabilitas di Indonesia.

Ada pun tiga stafsus Presiden lainnya, yakni Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Yosapht Membrasar, dan Aminuddin Ma'ruf merupakan aktivis di bidangnya masing-masing.

Ayu adalah pencetus program Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali (Sabang Merauke). Sementara Billy adalah putra Papua yang fokus mengurus "Kitong Bisa", yayasan yang menangani persoalan pendidikan anak-anak Papua.

Adapun Aminuddin adalah Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014- 2016. Aminuddin juga sempat menjabat Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) pada Pilpres 2019 lalu.

Lalu dengan suksesnya para stafsus dalam membesarkan usaha bisnisnya, apakah memiliki peran yang berarti dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Mengingat ada dua stafsus yang mengundurkan diri karena permasalahan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnis mereka. Keduanya adalah Andi Taufan dan Belva.

Belva mengundurkan diri setelah perusahaan miliknya, Ruangguru, disebut-sebut mendapat keuntungan dari proyek kartu Prakerja. Sementara Andi Taufan melakukan langkah blunder karena mengirimkan surat berkop surat Istana kepada camat-camat di seluruh Indonesia agar mendukung perusahaan miliknya, PT Amartha, untuk membantu penanganan Covid -19.

Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi menegaskan, seharusnya para stafsus adalah orang-orang yang memiliki kapasitas. Para milenial yang dipilih Presiden saat ini belum mewakili anak muda secara keseluruhan dan belum terlihat peran nyatanya.

"Mungkin pada saat Presiden membuat stafsus ini tidak ada terminologi yang digunakan, sehingga fungsinya dibuat berbeda. Bisa juga ini sebagai etalase, yang dalam bahasa umum dianggap Duta dari anak muda milenial," ujarnya.

Aboebakar menambahkan, kehadiran para stafsus ini belum mewakili keberhasilan anak muda keseluruhan, melainkan hanya kalangan melek digital dan bukan sektor rill.

Namun yang disayangkan, semua stafsus ini a‎dalah wajah digital. Karena teknologi bukanlah persoalan dasar bangsa Indonesia. Persoalan dasar bangsa Indonesia ada di sektor riil, apa yang bisa diproduksi sendiri, apa yang bisa dimakan, dipakai, dan ditanam, itu hal penting.

”Kalaupun harus ada anak muda yang didorong, itu karena dia petani, entrepreneur di sektor manufaktur atau industri riil. Sehingga, bila tugasnya menyampaikan gagasan untuk mendorong anak muda, maka itu akan lengkap, tidak sepihak, tidak pincang, tidak maya atau digital saja, serta tidak ada konflik kepentingan di dalamnya," tambahnya.

Jika melihat kasus yang tengah terjadi pada ketiga staf khusus Presiden ini, pastinya menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang fungsi dan tugas yang sesungguhnya.‎

"Seharusnya para staf khusus ini bisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada Presiden. Tapi jika melihat dari permasalahan mengenai terpilihnya Ruangguru sebagai platform penyedia pelatihan kartu Prakerja dan surat yang menggunakan surat berkop Sekretaris Kabinet itu sudah di luar kewenangan mereka. Jika begitu, secara etika tentunya tidak pantas," jelas pengamat politik ‎Arie Sudjito.

Arie menegaskan, surat yang ditujukan untuk seluruh camat Indonesia tersebut menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan konteks memberikan rekomendasi kepada Presiden, tetapi lebih kepada permohonan atau instruksi.

Terkait kasus keterlibatan perusahaan yang dimiliki para stafsus dalam program pemerintah, tentunya menjadi sorotan yang sangat kuat di masyarakat yang ingin mengetahui apakah ada penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya.

"Seharusnya sebelum merekrut stafsus harus benar-benar melihat integritasnya. Jangan hanya memandang dari kacamata kompetisinya saja, jika hal itu yang diutamakan harus ada evaluasi dari pemerintah," tambahnya.

Arie menegaskan, banyak milenial di daerah yang berpotensi bisa mengembangkan sektor riil Indonesia, tanpa ada unsur kepentingan pribadi di dalamnya. Mereka seharusnya bisa menjaga integritas.

"Bagaimana agar ada kontribusi terhadap bangsa dan negara ini dibayar atau tidak, tetap harus bisa berkomitmen untuk memajukan gagasan anak muda yang memiliki manfaat besar untuk masyarakat. Tapi yang terjadi saat ini tidak begitu,‎" lanjut Arie.

Lantas, apakah yang dilakukan pemerintah dalam pemilihan kerja sama dengan perusahaan yang dinaungi oleh stafsus ini sudah transparan dan dilakukan sesuai prosedur?

Peneliti kebijakan publik Universitas Indonesia Zuliansyah, mengatakan, pada dasarnya setiap proses penunjukan mitra juga lembaga penyedia jasa yang berhubungan dengan proyek pemerintah hendaknya dilakukan secara transparan.

"Harus dijelaskan oleh pemerintah mengenai, kapan harus proses verifikasi, siapa yang melakukan verifikai, dan apakah ada info terbuka untuk menjadi mitra pemerintah dan apa syarat menjadi mitra," ujar Zuliansyah.

Mengingat kasus ini sudah menjadi polemik, Zuliansyah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan hal itu ke publik. Terutama terkait proses verifikasi lembaga tersebut. Misalnya, untuk lembaga yang menyediakan jasa pelatihan kartu Prakerja apakah sudah tersertifikasi atau tidak. Itu yang perlu dilakukan agar lebih transparan. (Aprilia S Andyna)