Urgensi, Konsepsi dan Implementasi Benteng Pertahanan IKN
Senin, 12 Agustus 2024 - 05:08 WIB
loading...
A
A
A
Apalagi, di ibu kota negara lah pusat pemerintahan dan perekonomian dijalankan, dan dalamnya tinggal para perwakilan negara-negara sahabat. Karena itulah, harus dipikirkan bagaimana bisa membangun benteng sekuat-kuatnya untuk menjamin pertahanan ibu kota dari berbagai ancaman. Benteng berupa tembok kokoh yang mengelilingi ibu kota tentu sudah tidak relevan.
Di era modern ini benteng bisa berujud radar, rudal anti-serangan udara, rudal pertahanan plantai, sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis alutsista, keberadaan landasan udara dengan pesawat tempur siap menyergap pesawat lawan yang menginfiltrasi, pangkalan angkatan laut dengan kapal perang mampu menetralisiri ancaman dari laut, dan keberadaan markas militer di darat yang bisa mengamankan lingkungan di sekitar ibu kota.
baca juga: Daerah Sekitar IKN Diyakini Bakal Berkembang
Pembangunan IKN secara umum diharapkan bisa mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama Pasal 2, disebutkan bahwa IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang dibangun dan dikelola dengan tujuan:
Pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia; kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun tidak secara eksplisit disebut tentang pertahanan, berbagai visi tersebut mustahil tercapai tanpa didukung pertahanan militer yang kuat.
Secara teknis, aspek pertahanan IKN sudah dipikiran berbagai pihak terkait. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, misalnya. saat berbicara pada Seminar Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan "Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara" di Jakarta (25/5/2023), sudah memprediksi ancaman pertahanan IKN tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya (hegemonic war) yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, dalam hal ini AS vs China.
Menurut Andi Widjajanto, konteks konflik dimaksud bukan China menyerang Indonesia, atau sebaliknya AS menyerbu Indonesia, tetapi negeri ini berusaha mempertahankan IKN agar tidak terdampak pertarungan hegemonic war. Dengan demikian, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi menjadi titik yang dilintasi atau dilewati kekuatan global saat memobilisasi serangan.
Misalnya, dia mengilustrasikan pergerakan kekuatan AS di Darwin atau Adelaide menuju mandala utama pertarungan di LCS pasti akan melewati ALKI II. Alur laut yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Andi Widjajanto melihat pentingnya skenario delapan protokol A2/AD (Anti Acces atau Area Denial ), yang telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg). Mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN adalah pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusif maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.
Pada akhir Maret lalu, Kemenkopolhukam telah menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara, Laksma TNI Kisdiyanto, M.TR.Opsla menandaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Kebutuhan pertahan sangat krusial dan fundamental karena IKN merupakan center of gravity negara yang menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI. Dalam perancangan sistem pertahanan IKN, sejumlah produk hukum telah disiapkan. Aturan dimaksud antara lain UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
baca juga: Jokowi Izinkan Tanah IKN Diobral ke Investor
Selain itu ada juga Kepmenhan No: KEP/1746/M/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Berdasar Kepmenhan tersebut, sistem pertahanan yang diimplementasikan di IKN adalah sistem pertahanan semesta, deterrence defensif aktif, pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan sistem pertahanan A2/AD
Sekadar untuk dipahami, sistem pertahanan semesta sebagai sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara- seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya; defensif aktif dimaknai kekuatan dibangun untuk mempertahankan wilayah NKRI bukan ofensif ke negara lain. Tapi di sisi lain aktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis; sistem pertahanan cerdas atau smart defense sebagai istem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, mengutamakan diplomasi dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi.
Selanjutnya A2/AD memiliki dua variabel, yakni anti access yang merujuk pada penangkalan segala jenis ancaman terhadap suatu ruang atau wilayah operasi dari jarak jauh, sedangkan area denial adalah kemampuan melumpuhkan lawan di dalam ruang atau wilayah operasi atau di medan pertempuran. Dengan demikian, A2/AD bersifat strategik (jarak jauh) dan juga taktikal (jarak dekat).
Dari empat sistem pertahanan yang dirancang untuk membentengi IKN, konsep yang relatif baru adalah smart defense dan A2/AD. Sedangkan sistem pertahanan semesta dan defense aktif sudah menjadi doktrin yang selama ini menjadi pegangan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan.
Alutsista Mutakhir
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menegaskan kesiapan TNI untuk membentengi IKN. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertahanan dan penambahan personel TNI. Dari sisi infrastruktur misalnya, TNI akan meningkatkan sistem pertahanan di IKN, seperti membangun kodam, pasmar, hingga lanud.
Untuk personel, pada tahun ini TNI berencana mengirim 2.820 prajurit TNI. Mereka berasal dari semua kesatuan TNI. Namun, pemindahan mengikuti kesiapan infrastruktur di IKN. Agus pun menandaskan TNI akan selalu berupaya menyempurnakan organisasi untuk merespons dinamika tantangan tugas ke depan, dengan arah membangun sistem pertahanan terpadu di IKN.
Di era modern ini benteng bisa berujud radar, rudal anti-serangan udara, rudal pertahanan plantai, sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis alutsista, keberadaan landasan udara dengan pesawat tempur siap menyergap pesawat lawan yang menginfiltrasi, pangkalan angkatan laut dengan kapal perang mampu menetralisiri ancaman dari laut, dan keberadaan markas militer di darat yang bisa mengamankan lingkungan di sekitar ibu kota.
baca juga: Daerah Sekitar IKN Diyakini Bakal Berkembang
Pembangunan IKN secara umum diharapkan bisa mewujudkan Indonesia memiliki ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terutama Pasal 2, disebutkan bahwa IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang dibangun dan dikelola dengan tujuan:
Pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia; kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan ketiga, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun tidak secara eksplisit disebut tentang pertahanan, berbagai visi tersebut mustahil tercapai tanpa didukung pertahanan militer yang kuat.
Secara teknis, aspek pertahanan IKN sudah dipikiran berbagai pihak terkait. Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, misalnya. saat berbicara pada Seminar Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan "Pertahanan Cerdas 5.0 Ibu Kota Nusantara" di Jakarta (25/5/2023), sudah memprediksi ancaman pertahanan IKN tidak datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Australia, tetapi justru dari dampak konflik dua negara adidaya (hegemonic war) yang saat ini pengaruhnya dapat ditemukan di berbagai negara di dunia, dalam hal ini AS vs China.
Menurut Andi Widjajanto, konteks konflik dimaksud bukan China menyerang Indonesia, atau sebaliknya AS menyerbu Indonesia, tetapi negeri ini berusaha mempertahankan IKN agar tidak terdampak pertarungan hegemonic war. Dengan demikian, IKN dan wilayah lain di Indonesia kemungkinan memang tidak menjadi sasaran utama serangan, tetapi menjadi titik yang dilintasi atau dilewati kekuatan global saat memobilisasi serangan.
Misalnya, dia mengilustrasikan pergerakan kekuatan AS di Darwin atau Adelaide menuju mandala utama pertarungan di LCS pasti akan melewati ALKI II. Alur laut yang membentang dari Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi merupakan daerah pelayaran terbuka yang dekat dengan IKN.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Andi Widjajanto melihat pentingnya skenario delapan protokol A2/AD (Anti Acces atau Area Denial ), yang telah diatur dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg). Mengutip hasil kajian Lab 45 pada 2022, delapan protokol A2/AD yang dapat digelar di IKN adalah pertahanan berlapis, pengawasan laut dan udara, gelar tindakan balasan, penetapan zona larangan terbang, zona eksklusif maritim, pertahanan siber, pemutusan komunikasi, dan diplomasi.
Pada akhir Maret lalu, Kemenkopolhukam telah menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Deputi IV Bidkoor Pertahanan Negara, Laksma TNI Kisdiyanto, M.TR.Opsla menandaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Kebutuhan pertahan sangat krusial dan fundamental karena IKN merupakan center of gravity negara yang menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI. Dalam perancangan sistem pertahanan IKN, sejumlah produk hukum telah disiapkan. Aturan dimaksud antara lain UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perpres No 63 Tahun 2022 tentang Perincian Induk Ibu Kota Nusantara.
baca juga: Jokowi Izinkan Tanah IKN Diobral ke Investor
Selain itu ada juga Kepmenhan No: KEP/1746/M/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di IKN. Berdasar Kepmenhan tersebut, sistem pertahanan yang diimplementasikan di IKN adalah sistem pertahanan semesta, deterrence defensif aktif, pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan sistem pertahanan A2/AD
Sekadar untuk dipahami, sistem pertahanan semesta sebagai sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara- seluruh wilayah, dan seluruh sumber daya; defensif aktif dimaknai kekuatan dibangun untuk mempertahankan wilayah NKRI bukan ofensif ke negara lain. Tapi di sisi lain aktif mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis; sistem pertahanan cerdas atau smart defense sebagai istem pertahanan negara yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, mengutamakan diplomasi dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi.
Selanjutnya A2/AD memiliki dua variabel, yakni anti access yang merujuk pada penangkalan segala jenis ancaman terhadap suatu ruang atau wilayah operasi dari jarak jauh, sedangkan area denial adalah kemampuan melumpuhkan lawan di dalam ruang atau wilayah operasi atau di medan pertempuran. Dengan demikian, A2/AD bersifat strategik (jarak jauh) dan juga taktikal (jarak dekat).
Dari empat sistem pertahanan yang dirancang untuk membentengi IKN, konsep yang relatif baru adalah smart defense dan A2/AD. Sedangkan sistem pertahanan semesta dan defense aktif sudah menjadi doktrin yang selama ini menjadi pegangan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan.
Alutsista Mutakhir
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menegaskan kesiapan TNI untuk membentengi IKN. Langkah ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertahanan dan penambahan personel TNI. Dari sisi infrastruktur misalnya, TNI akan meningkatkan sistem pertahanan di IKN, seperti membangun kodam, pasmar, hingga lanud.
Untuk personel, pada tahun ini TNI berencana mengirim 2.820 prajurit TNI. Mereka berasal dari semua kesatuan TNI. Namun, pemindahan mengikuti kesiapan infrastruktur di IKN. Agus pun menandaskan TNI akan selalu berupaya menyempurnakan organisasi untuk merespons dinamika tantangan tugas ke depan, dengan arah membangun sistem pertahanan terpadu di IKN.
Lihat Juga :
