Khawatir Reformasi Dibelenggu, Megawati: Supremasi Hukum Tak Berjalan Baik, Ini Harus Dibenahi
loading...
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kebangsaan di Mukernas Partai Perindo, Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024). Foto: SINDOnews/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri khawatir akan persoalan demokrasi Tanah Air akhir-akhir ini. Dia takut jika reformasi dibelenggu oleh pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
"Persoalan serius itu kan kualitas demokrasi sekarang. Saya takut yang kita sudah reformasi kok tahu-tahu mau dibelenggu lagi," ujar Megawati.
Menurut dia, tanda-tanda reformasi dibelenggu sudah terlihat. Salah satunya supremasi hukum tidak berjalan dengan baik hingga korupsi telah menjadi budaya.
"Karena apa? Itu supremasi hukumnya tidak berjalan dengan baik, membuat korupsi, budaya merit sistem. Jadi ini yang harus berani kita bedah," tegasnya.
Ketua Umum PDIP ini menilai permasalahan tersebut harus diatasi dengan segera. Pasalnya, masalah itu menyangkut persoalan kebangsaan. "Karena apa? Ini terlebih urusan kebangsaan. Karena kalau itu tidak dilakukan, so what?" ucapnya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo, Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Baca Juga
"Persoalan serius itu kan kualitas demokrasi sekarang. Saya takut yang kita sudah reformasi kok tahu-tahu mau dibelenggu lagi," ujar Megawati.
Menurut dia, tanda-tanda reformasi dibelenggu sudah terlihat. Salah satunya supremasi hukum tidak berjalan dengan baik hingga korupsi telah menjadi budaya.
"Karena apa? Itu supremasi hukumnya tidak berjalan dengan baik, membuat korupsi, budaya merit sistem. Jadi ini yang harus berani kita bedah," tegasnya.
Ketua Umum PDIP ini menilai permasalahan tersebut harus diatasi dengan segera. Pasalnya, masalah itu menyangkut persoalan kebangsaan. "Karena apa? Ini terlebih urusan kebangsaan. Karena kalau itu tidak dilakukan, so what?" ucapnya.
(jon)
Explore More