Fokus Membangun Desa

Banyak program dari kementerian ini yang sudah dan sedang berjalan, mulai dari Big Data Desa (SDGs Desa), penguatan lembaga ekonomi desa (BUMDes), digitalisasi desa menuju desa cerdas (smart village), pengembangan sarpras desa wisata, pengembangan pasar produk unggulan desa, penguatan desa inklusif, penguatan kapasitas pendamping desa, penguatan tata kelola keuangan desa, akuntabilitas desa, desa ramah lingkungan, desa ramah perempuan, dan masih banyak program lainnya.

Untuk mendukung program di atas, Kemendes PDTT mengelola 3 aplikasi besar. Pertama, aplikasi Big Data SDGs Desa. Aplikasi ini berisi data-data tentang desa secara komprehensif (lengkap). Kedua, aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev DD), berisi tentang perkembangan penggunan dan penyerapan Dana Desa.

Ketiga, aplikasi Daily Report Pendamping (DRP) untuk memantau kinerja seluruh pendamping desa. Seabrek program ini tujuan utamanya (ultimate goal) adalah menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi alternatif dan sebagai ujung tombak pemerataan pembangunan.

Kementerian khusus tentang desa ini harus dibarengi dengan penataan ulang tentang otoritas dan kewenangannya. Selama ini terlalu banyak “tangan” terlibat urusan desa. Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri masih terlibat langsung dalam urusan tata kelola pemerintah desa (Pemdes).

Desa seringkali ambigu antara patuh dengan regulasi Kemendagri atau mengikuti Kemendes. Overlap regulasi ini mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pembangunan, hingga pelaporan keuangan desa.

Selain itu, keterlibatan (tepatnya intervensi) KDH juga seringkali "merepotkan" pemdes. Dengan alasan pembinaan, KDH justru seringkali "ikut campur" mengutak atik program asli desa. Mestinya bupati memperkuat fasilitasi desa dalam bentuk sinkronisasi program, bantuan program dan penguatan kapasitas aparat desa.