Influencer-Buzzer Nihilkan Peran Jubir Istana dan Humas Pemerintahan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyatakan pihaknya menyayangkan soal dugaan anggaran sekira Rp 90 miliar untuk membayar influencer dalam sosialisasi program pemerintah berdasarkan temuan ICW.

Adi mengaku 'miris' jika anggaran tersebut benar adanya. "Untuk apa hamburkan duit negara hanya untuk influenser yang tak jelas tujuannya," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (24/8/2020).

Menurut Adi, lebih baik anggaran atau dana yang tersedia itu dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi mereka akibat dampak pandemi Covid-19 yang belum mereda.

(Baca: Pengamat Sebut Buzzer dan Influencer Benalu Demokrasi)

Di sisi lain, Adi mengatakan, keberadaan influencer ini bisa menihilkan juru bicara (Jubir) Istana dan Humas pemerintah. Ia melihat, justru jubir istana dan humas pemerintah tak pernah keliatan berbicara aktif ke publik.

"Inflencer ini semacam 'jubir swasta' yang mengambil alih jubir negara. Influencer ini mengambil alih peran jubir dan humas negara," pungkas analis Politik asal UIN Jakarta ini.