PKS Soroti Minimnya Dana Intelijen di Tengah Banyaknya Buronan Kejagung
Kamis, 13 Juni 2024 - 17:49 WIB
loading...
Suasana Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kejagung dalam rangka membahas Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Foto: SINDOnews/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyoroti minimnya anggaran atau dana intelijen di tengah banyaknya buronan dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) .
Hal ini disampaikan Nasir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kejagung dalam rangka membahas Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Baca juga: 5 Kepala Badan Intelijen Negara Pertama di Indonesia, Nomor 1 Dijuluki Bapak Intelijen
"Ini soal dana intelijen. Banyak yang menjadi DPO, yang sudah inkrah lalu dia melarikan diri, tidak tampak batang hidungnya sehingga perlu dicari. Tapi, anggaran untuk mencari sangat minim," ujar Nasir.
Dia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana kerja-kerja aparat intelijen untuk mengejar para buronan dengan anggaran yang sangat minim. Dengan anggaran minim, aparat tampaknya hanya bisa berdoa saja.
Hal ini disampaikan Nasir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Kejagung dalam rangka membahas Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Baca juga: 5 Kepala Badan Intelijen Negara Pertama di Indonesia, Nomor 1 Dijuluki Bapak Intelijen
"Ini soal dana intelijen. Banyak yang menjadi DPO, yang sudah inkrah lalu dia melarikan diri, tidak tampak batang hidungnya sehingga perlu dicari. Tapi, anggaran untuk mencari sangat minim," ujar Nasir.
Dia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana kerja-kerja aparat intelijen untuk mengejar para buronan dengan anggaran yang sangat minim. Dengan anggaran minim, aparat tampaknya hanya bisa berdoa saja.
Lihat Juga :
