Anis Byarwati PKS Dukung Program Quick Win Prabowo

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anis juga mengapresiasinya.

"Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi Quick Win dari Pemerintahan Prabowo. Di antaranya adalah: Pertama, pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan menganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Program berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan seperti disampaikan presiden dalam komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, saat ini yang sedang berjalan persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga, swasembada pangan.





“Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya.

Keempat, swasembada energi. Anis mengatakan, ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global. Oleh karena itu, ujar dia, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bioenergi.

“Kelima, distribusi subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025," kata Anggota DPR asal Jakarta ini.

Akan tetapi, Anis berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang. "Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, indikator masih tingginya angka kebocoran bisa dilihat dalam angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu.