Komisi II DPR Dorong Kelembagaan BPIP Diperkuat

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:24 WIB
loading...
A A A
BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

“Akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, Program Paskibraka, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai”, ucapnya.

Yudian menyebut, anggaran BPIP dari 2023-2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP 2024 turun sebesar 4,26% dari 2023. Sementara pagu anggaran BPIP 2025 turun sebesar 12,52% dari 2024.

"BPIP akan massif sosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda. Salah satunya melalui media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana pada 7 Juni 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilai pentingnya ideologi Pancasila harus masuk ke generasi Milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

Anggota Komisi ll DPR Aminurokhman dalam pendalamannya kepada BPIP menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang. Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyatakat.

“Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden Pak. Ke depan bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,” ujarnya.

Aminurokhman mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada, anggota Komisi ll DPR Kamran Muchtar Podomi juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1965 seconds (0.1#10.140)