Komisi II DPR Dorong Kelembagaan BPIP Diperkuat
loading...
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. “Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,” ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).
Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.
“Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023.
Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.
"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. “Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,” ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).
Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.
“Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.
Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023.
Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.
"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.
