Deklarasi KAMI, Gatot Nurmantyo Bicara Proxy War dan Senjata Biologis Massal
Selasa, 18 Agustus 2020 - 14:38 WIB
loading...
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sejumlah hal saat memberi sambutan dalam deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Gatot bicara tentang proxy war dan senjata biologis massal.
"Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi dirundung masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal," kata Gatot.
Pertama, ujar Gatot, pada 10 Maret 2014 dirinya berkesempatan berdialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia. Saat itu, kata Gatot, dia antara lain bicara tentang proxy war yang menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa.
(Baca juga: Proxy War sebagai Ancaman Bangsa ).
"Penguasaan suatu negara oleh kekuatan lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat, untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan menjadi kepentingan dan tujuan negara," jelas Gatot yang diapit pemimpin Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926 Prof Rochmat Wahab dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.
"Jika hari-hari ini kita mendengar dan menyaksikan bumi pertiwi dirundung masalah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengingat beberapa hal," kata Gatot.
Pertama, ujar Gatot, pada 10 Maret 2014 dirinya berkesempatan berdialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia. Saat itu, kata Gatot, dia antara lain bicara tentang proxy war yang menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa.
(Baca juga: Proxy War sebagai Ancaman Bangsa ).
"Penguasaan suatu negara oleh kekuatan lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat, untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan menjadi kepentingan dan tujuan negara," jelas Gatot yang diapit pemimpin Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926 Prof Rochmat Wahab dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.
Lihat Juga :
