Fraksi PPP DPR Bahas Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Pekan Depan

Kamis, 07 Maret 2024 - 13:10 WIB
loading...
Fraksi PPP DPR Bahas...
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR akan membahas wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada pekan depan. Saat ini, seluruh anggota Fraksi PPP masih fokus dalam mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di setiap daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. “Minggu depan kemungkinan sudah di Jakarta, baru kita bahas terkait posisi PPP terhadap angket itu,” ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dikutip Kamis (7/3/2024).

Awiek menuturkan, fraksinya tidak dalam posisi menunggu fraksi lain dalam bersikap. Hal ini ditegaskannya saat disinggung apakah PPP menunggu sikap PDI-Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR sekaligus mitra kerja samanya dalam Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Apa yang Dimaksud Hak Angket? Ini Penjelasan dan Syarat Pengajuannya

"Enggak ada kaitan dengan karena fraksi A ikut, lantas kita ikut, enggak gitu. Semua memiliki kewenangan otonom mengurus dirinya sendiri," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu memastikan jika fraksinya akan bersikap menentukan apakah setuju atau tidak terhadap penggunaan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia minta agar bersabar menunggu proses politik yang tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan ke depannya.

Terlebih, sampai saat ini pun belum ada fraksi di DPR yang secara resmi mengajukan usulan tersebut. "Kalau hanya sekadar diskusi di publik terus menjadi wacana itu kan menjadi bunga-bunga demokrasi. Konkretnya ada enggak yang diajukan ke pimpinan?" pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
Sidang Gugatan Muktamar...
Sidang Gugatan Muktamar PPP, Saksi Tergugat Dinilai Tidak Konsisten
Konflik PPP Banten Dinilai...
Konflik PPP Banten Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
Rekomendasi
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
BYD M6 DM Diklaim Irit...
BYD M6 DM Diklaim Irit 65 Km/Liter, Sudah Diuji 150 Km Nyaris Tanpa Minum Bensin
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Berita Terkini
Pengamat Kebijakan Publik...
Pengamat Kebijakan Publik Apresiasi Arah Baru BGN, Transparansi dan Refocusing MBG
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Penampakan Andri Mulyono...
Penampakan Andri Mulyono Pakai Rompi Tahanan usai Jadi Tersangka Baru Pengadaan Motor Listrik BGN
Kejagung: Tersangka...
Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Infografis
Profil Rahayu Saraswati,...
Profil Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved