Fraksi PPP DPR Bahas Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Pekan Depan
loading...
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR akan membahas wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada pekan depan. Saat ini, seluruh anggota Fraksi PPP masih fokus dalam mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 di setiap daerah.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. “Minggu depan kemungkinan sudah di Jakarta, baru kita bahas terkait posisi PPP terhadap angket itu,” ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dikutip Kamis (7/3/2024).
Awiek menuturkan, fraksinya tidak dalam posisi menunggu fraksi lain dalam bersikap. Hal ini ditegaskannya saat disinggung apakah PPP menunggu sikap PDI-Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR sekaligus mitra kerja samanya dalam Pilpres 2024 ini.
"Enggak ada kaitan dengan karena fraksi A ikut, lantas kita ikut, enggak gitu. Semua memiliki kewenangan otonom mengurus dirinya sendiri," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu memastikan jika fraksinya akan bersikap menentukan apakah setuju atau tidak terhadap penggunaan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia minta agar bersabar menunggu proses politik yang tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan ke depannya.
Terlebih, sampai saat ini pun belum ada fraksi di DPR yang secara resmi mengajukan usulan tersebut. "Kalau hanya sekadar diskusi di publik terus menjadi wacana itu kan menjadi bunga-bunga demokrasi. Konkretnya ada enggak yang diajukan ke pimpinan?" pungkasnya.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi. “Minggu depan kemungkinan sudah di Jakarta, baru kita bahas terkait posisi PPP terhadap angket itu,” ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dikutip Kamis (7/3/2024).
Awiek menuturkan, fraksinya tidak dalam posisi menunggu fraksi lain dalam bersikap. Hal ini ditegaskannya saat disinggung apakah PPP menunggu sikap PDI-Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di DPR sekaligus mitra kerja samanya dalam Pilpres 2024 ini.
"Enggak ada kaitan dengan karena fraksi A ikut, lantas kita ikut, enggak gitu. Semua memiliki kewenangan otonom mengurus dirinya sendiri," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu memastikan jika fraksinya akan bersikap menentukan apakah setuju atau tidak terhadap penggunaan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia minta agar bersabar menunggu proses politik yang tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan ke depannya.
Terlebih, sampai saat ini pun belum ada fraksi di DPR yang secara resmi mengajukan usulan tersebut. "Kalau hanya sekadar diskusi di publik terus menjadi wacana itu kan menjadi bunga-bunga demokrasi. Konkretnya ada enggak yang diajukan ke pimpinan?" pungkasnya.
(rca)
Explore More