TPN Desak Dilakukan Audit Investigasi oleh Pihak Independen terhadap Sirekap KPU
loading...
Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mendesak agar Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan audit investigasi oleh pihak independen. Foto/TPN
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak agar Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan audit investigasi oleh pihak independen. Desakan itu dilayangkan setelah mereka temukan kejanggalan dalam input data suara Form C1 di Sirekap KPU.
Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menjelaskan temuan kejanggalan dalam proses input data suara di Sirekap KPU. Salah satunya, teknologi optical character recognition (OCR) dan optical mark recognition (OMR) yang digunakan dalam Sirekap KPU.
Baginya, dua sistem teknologi itu bukan lah hal baru. Ia menjelaskan dua sistem teknologi itu telah diterapkan di industri perbankan. Atas dasar itu, ia heran teknologi itu kerap bermasalah saat membaca data hasil rekapitukasi suara di Form C1.
"Terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di bidang teknologi itu sangat terheran-heran, bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif tetapi pemanfaatan teknologi yang bukan teknologi baru bisa sedemikian ngaconya gitu, bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya," ujsr Kara saat jumpa pers di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Kejanggalan selanjutnya, kata Kara, situs KPU yang tak bisa diakses saat hari pemungutan suara. Ia merasa janggal lembaga negara yang tengah menyelenggarakan event pemilihan pemimpin bangsa tak siap dalam mengelola situs rekapitulasi suara.
Sebagai praktisi di bidang teknologi, Kara menilai perusahaan swasta selalu menyiapkan skema untuk menangkal permasalahan dalam situs. "Kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting untuk arah negara ke depan yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil," tuturnya.
Dia menambahkan Ketua KPU Hasyim Asy'ri sudah menyatakan ada 2.300 sekian kesalahan input (suara) itu hampir 0,7%. Karena itu, TPN mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen, audit investigasi IT terhadap semua sistem KPU end to end.
"Secara di Indonesia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengalaman dan track record untuk melakukan audit di skala ini. Itu satu hal yang sangat mudah ditunjuk dan itu harus dilakukan oleh pihak independen," pungkasnya.
Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menjelaskan temuan kejanggalan dalam proses input data suara di Sirekap KPU. Salah satunya, teknologi optical character recognition (OCR) dan optical mark recognition (OMR) yang digunakan dalam Sirekap KPU.
Baginya, dua sistem teknologi itu bukan lah hal baru. Ia menjelaskan dua sistem teknologi itu telah diterapkan di industri perbankan. Atas dasar itu, ia heran teknologi itu kerap bermasalah saat membaca data hasil rekapitukasi suara di Form C1.
"Terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di bidang teknologi itu sangat terheran-heran, bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara dalam sebuah event yang begitu penting, begitu sensitif tetapi pemanfaatan teknologi yang bukan teknologi baru bisa sedemikian ngaconya gitu, bisa sedemikian errornya bisa luar biasa tingginya," ujsr Kara saat jumpa pers di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Kejanggalan selanjutnya, kata Kara, situs KPU yang tak bisa diakses saat hari pemungutan suara. Ia merasa janggal lembaga negara yang tengah menyelenggarakan event pemilihan pemimpin bangsa tak siap dalam mengelola situs rekapitulasi suara.
Sebagai praktisi di bidang teknologi, Kara menilai perusahaan swasta selalu menyiapkan skema untuk menangkal permasalahan dalam situs. "Kok bisa-bisanya terjadi di sebuah sistem online milik negara, di sebuah event yang begitu penting untuk arah negara ke depan yang sebetulnya sudah lama sekali diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan swasta bahkan perusahaan-perusahaan di level startup yang relatif kecil," tuturnya.
Dia menambahkan Ketua KPU Hasyim Asy'ri sudah menyatakan ada 2.300 sekian kesalahan input (suara) itu hampir 0,7%. Karena itu, TPN mendesak segera dimulai audit investigasi oleh pihak yang independen, audit investigasi IT terhadap semua sistem KPU end to end.
"Secara di Indonesia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengalaman dan track record untuk melakukan audit di skala ini. Itu satu hal yang sangat mudah ditunjuk dan itu harus dilakukan oleh pihak independen," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
