TPN Ganjar-Mahfud Sebut Film Dirty Vote Ungkap Kecurangan Pemilu Secara Masif
Senin, 12 Februari 2024 - 17:31 WIB
loading...
Berbagai bentuk kecurangan masif pada Pemilu 2024 yang dirangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote disebut Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Berbagai bentuk kecurangan masif pada Pemilu 2024 yang dirangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote disebut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD , Chico Hakim, adalah pengungkapan dari adanya intervensi kekuasaan.
Chico meyakini film ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
"Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Chico dalam keterangan pers, Senin (12/2/2024).
Pasangan yang dimaksud Chico tertuju pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu kecurangan yang tercatat janggal ialah proses yang cacat etika yang merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres.
Baca juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Selain itu, intervensi pemerintah bahkan sudah sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah dan menggunakan aparat baik Polri maupun TNI hingga bantuan sosial.
"Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK," ucap Chico.
“Keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.” sambungnya.
Apalagi, banyak juga ditemukan tekanan kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Desa hingga kelompok demokrasi. Belum lagi ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos.
"Tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos," tuturnya.
Dari fakta-fakta yang dibeberkan, Chico percaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melupakan nilai-nilai sebagai sosok yang berintegritas.
"Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu," ucap Chico.
"Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai bahwa film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian.
Habiburokhman menegaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Bahkan, Habiburokhman mempertanyakan kapasitas ketiga tokoh yang ada dalam film karya Dandhy Laksono itu. Mereka adalah Ahli Hukum Tata Negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," jelasnya.
Habiburokhman pun menilai, rakyat memahami bahwa sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi.
"Rakyat juga tahu pihak mana yang melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapat dukungan, sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak pada rakyat," katanya.
Chico meyakini film ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
"Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Chico dalam keterangan pers, Senin (12/2/2024).
Pasangan yang dimaksud Chico tertuju pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu kecurangan yang tercatat janggal ialah proses yang cacat etika yang merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres.
Baca juga: Cerita Dirty Vote, Film Dokumenter tentang Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Selain itu, intervensi pemerintah bahkan sudah sampai memberikan tekanan kepada kepala daerah dan menggunakan aparat baik Polri maupun TNI hingga bantuan sosial.
"Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK," ucap Chico.
“Keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.” sambungnya.
Apalagi, banyak juga ditemukan tekanan kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Desa hingga kelompok demokrasi. Belum lagi ada dugaan penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos.
"Tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos," tuturnya.
Dari fakta-fakta yang dibeberkan, Chico percaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melupakan nilai-nilai sebagai sosok yang berintegritas.
"Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu," ucap Chico.
"Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai bahwa film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' sebagai film bernada fitnah dan mengandung unsur kebencian.
Habiburokhman menegaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kebebasan berpendapat tapi hal tersebut harus memiliki dasar yang kuat.
"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun, perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).
Bahkan, Habiburokhman mempertanyakan kapasitas ketiga tokoh yang ada dalam film karya Dandhy Laksono itu. Mereka adalah Ahli Hukum Tata Negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," jelasnya.
Habiburokhman pun menilai, rakyat memahami bahwa sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi.
"Rakyat juga tahu pihak mana yang melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapat dukungan, sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak pada rakyat," katanya.
(maf)
Lihat Juga :
