Kominfo Akui Pemerintah Belum Siap Integrasikan Data dalam Satu Sistem

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan pemerintah tengah mengupayakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu implementasi itu diwujudkan dengan membangun pusat data nasional.

“Kalau ini bisa terbangun tahun depan, maka berbagai persoalan seperti terjadi pandemi, bisa dimasukkan dalam pusat data nasional yang terpadu dan terintegrasi,” terang Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Widodo Muktiyo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (12/8/2020).

Ia mengakui pemerintah belum siap untuk mewujudkan integrasi data tersebut dalam satu sistem. Hal itu disinyalir karena masing-masing kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki sistem data sendiri dan belum terintegrasi.

(Baca: Kominfo Mencatat Sebanyak 1.028 Hoaks Tersebar terkait COVID-19)

“Masing-masing K/L punya pusat data yang lokal dan itu justru pemborosan. Mudah-mudahan tahun depan bisa langsung punya satu data secara nasional dan itu bisa dipakai siapapun. Ini menjadi efisien,” imbuhnya.

Integrasi data itu menjadi tantangan pemerintah. Terlebih lagi, carut marut data itu menambah persoalan dalam penanganan Covid-19. Misalnya, data wilayah zona hijau, kuning, merah yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan membuka atau menutup kegiatan sekolah tatap muka langsung.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa data menjadi salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi. Selama lima bulan terakhir, mengintegrasikan data dengan kondisi Indonesia yang besar dengan negara kepulauan menjadi tantangan. Belum lagi koordinasi pemerintah pusat dengan daerah yang juga masih terkendala.

(Baca: Selain Hoaks, Kominfo Minta Masyarakat Aktif Pantau Bantuan Pemerintah)

“Tapi dari waktu ke waktu sudah meningkat. Sebentar lagi akan dibicarakan tentang bagaimana data kita diintegrasikan menjadi satu dan siapa yang akan mengelola. Ini penting sekali karena sudah lama sekali kita perlu transparansi publik,” jelasnya.

Wiku menilai, transparansi publik melalui data itu diperlukan agar semua pihak bisa belajar bersama dan saling mengontrol. Menurut dia, dengan adanya integrasi data yang baik, sudah seharusnya Indonesia bisa menangani berbagai masalah seperti pandemi corona dan pembukaan sekolah.