Din Syamsuddin Sebut Pilpres 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Indonesia
loading...
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkap rasa keprihatinan terhadap pesta demokrasi lima tahunan sekali ini. Dia bahkan mengatakan Pilpres 2024 menjadi pesta demokrasi paling buruk dalam sejarah Indonesia.
Hal itu diungkapkan Din saat menggelar konferensi pers para tokoh bangsa demi perubahan untuk kemajuan bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), para aktivis, para tokoh organisasi keagamaan.
"Keprihatinan mendalam akan proses Pemilu atau Pilpres 2024 yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, dengan hilangnya etika politik berdasarkan Pancasila dan kepemimpinan nasional terjerembab ke titik nadir kenegarawanan," ucapnya.
Catatan kelam Pilpres itu menurutnya, ditandai dengan peristiwa keberpihakan presiden untuk memenangkan salah satu pasangan tertentu.
"Hal ini ditandai oleh keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah yang terlalu dalam dan demonstratif demi memenangkan partai dan atau pasangan capres dan cawapres tertentu," kata Din.
Kendati demikian, dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pilpres 2024 agar bisa berlangsung secara jujur dan adil. Hal itu dilakukan demi menjaga demokrasi di Indonesia agar terus berjalan baik.
"Kami menyerukan kepada seluruh keluarga bangsa untuk mencegah terjadinya hal demikian, untuk itu harus menghalangi segala bentuk kecurangan, dan tidak memilih partai dan atau pasangan capres-cawapres yang didukung oleh rezim yang berkuasa," tutupnya.
Hal itu diungkapkan Din saat menggelar konferensi pers para tokoh bangsa demi perubahan untuk kemajuan bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024). Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), para aktivis, para tokoh organisasi keagamaan.
"Keprihatinan mendalam akan proses Pemilu atau Pilpres 2024 yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, dengan hilangnya etika politik berdasarkan Pancasila dan kepemimpinan nasional terjerembab ke titik nadir kenegarawanan," ucapnya.
Catatan kelam Pilpres itu menurutnya, ditandai dengan peristiwa keberpihakan presiden untuk memenangkan salah satu pasangan tertentu.
"Hal ini ditandai oleh keterlibatan dan keberpihakan presiden dan jajaran pemerintah yang terlalu dalam dan demonstratif demi memenangkan partai dan atau pasangan capres dan cawapres tertentu," kata Din.
Kendati demikian, dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pilpres 2024 agar bisa berlangsung secara jujur dan adil. Hal itu dilakukan demi menjaga demokrasi di Indonesia agar terus berjalan baik.
"Kami menyerukan kepada seluruh keluarga bangsa untuk mencegah terjadinya hal demikian, untuk itu harus menghalangi segala bentuk kecurangan, dan tidak memilih partai dan atau pasangan capres-cawapres yang didukung oleh rezim yang berkuasa," tutupnya.
(maf)